Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.965 peraturan dalam 1,154 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 172 Tahun 1967

Tata Persidangan Kabinet Ampera

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No 172 Tahun 1967.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 172 Tahun 2020

Biaya Penunjang Operasional Bupati Dan Wakil Bupati

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perbup Nomor 172 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 172 Tahun 1966

Pengangkatan Caretaker Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Kepres No.172 Tahun 1966.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 172 Tahun 2021

Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
2021_172.pdf

Abstrak

TUGAS - FUNGSI - URAIAN - TUGAS - DAN - TATA - KERJA - DI - LINGKUNGAN - DINAS - TENAGA - KERJA - KOTA - BOGOR

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 172, BD 2021/172

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor

ABSTRAK:

Bahwa Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja telah ditetapkan berdasarkan Perwal Kota Bogor No. 64 Tahun 2021, berkenaan dengan ditetapkannya Perawal Kota Bogor No. 144 Tahun 2021, maka , perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permen PAN RB No. 17 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Perda Kota Bogor No. 8 Tahun 2017; Perwal Kota Bogor No. 11 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perwal Kota Bogor No. 145 Tahun 2021; Perwal Kota Bogor No. 144 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural, Kelompok Substansi, Jabatan Fungsional, Tata Kerja, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
24 Hlm.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 172 Tahun 2015

Pedoman Penyusunan Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek)

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
PM_172_Tahun_2015.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 172 Tahun 1968

Pengangkatan Saudara Salman Sapos Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No 172 Tahun 1968.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 172 Tahun 2017

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Muara Simpur Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

Desa

Download :
PERBUP NO 172 2017.pdf

Abstrak

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MUARA SIMPUR KECAMATAN ULU TALO KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 172, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 172

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Muara Simpur Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

ABSTRAK:

a. Bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Muara Simpur Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, perlu ditetapkan batas Desa Muara Simpur secara pasti di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu; b. Bahwa berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa/Kelurahan;
1. UU No. 9 Tahun 1967 2. UU No. 3 Tahun 2003 3. UU No. 26 Tahun 2007 4. UU No. 43 Tahun 2008 5. UU No. 6 Tahun 2014 6. UU No. 23 Tahun 2014 7. PP RI No. 38 Tahun 2007 8. PP RI No. 78 Tahun 2007 9. Permendagri RI No. 76 Tahun 2012 10. Permendagri RI No. 56 Tahun 2015 11. Permendagri RI No. 45 Tahun 2016 12. Keputusan Menhut RI No. SK.784/Menhut-II/2012 13. Perda Kab. Seluma No. 7 Tahun 2005 14. Perda Kab. Seluma No. 9 Tahun 2009 15. Perda Kab. Seluma No. 2 Tahun 2013
Pasal 2 Tujuan Penetapan dan Penegasan Batas Desa : Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2017.
8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 172 Tahun 2019

Akselerasi Pengembangan Akses Internet melalui Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi serta Fiber Optik di Kabupaten Cilacap

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
Peraturan_Bupati_Cilacap_Nomor_172_Tahun_2019.pdf

Abstrak

akses internet - penataan dan pengendalian menara telekomunikasi - fiber optik

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 172, BD.2019/No. 172

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Akselerasi Pengembangan Akses Internet melalui Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi serta Fiber Optik di Kabupaten Cilacap

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menaghadapi era industri 4.0 diperlukan akselerasi pengembangan akses internet dan ketersediaan layanan internet yang memadai di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap; bahwa menara telekomunikasi bagi koneksi internet dan telepon seluler merupakan salah satu jenis menara telekomunikasi yang diatur dalam Perda Kab Cilacap No 4 Tahun 2013 Perubahan atas Penataan Menara Telekomunikasi dan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kab Cilacap; bahwa fiber optik merupakan jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapsitas sangat besar yang bertujuan untuk akselerasi pengembangan internet; bahwa menara telekomunikasi dan fiber optik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, merupakan infrastruktur utama penyelenggaraan telekomunikasi untuk tersedianya layanan internet, sehingga diperlukan juga pengaturan penataan dan pengendalian ketersediaan lahan, bangunaan dan ruang udara, agar dapat tertata baik dengan memperhatikan keamanan dan estetika lingkungan; bahwa untuk terwujudnya akselerasi pengembangan internet, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu adanya regulasi untuk menjamin kepastian hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang akselerasi pengembangan akses internet melalui penataan dan pengendalian menara telekomunikasi serta fiber optik di Kab Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 tahun 1960; UU No 5 Tahun 1999; UU No 8 Tahun 1999; UU No 36 Tahun 1999; UU No 28 tahun 2002; UU No 26 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 2 Tahun 2017; PP no 52 Tahun 2000; PP No 53 Tahun 2000; PP No 27 Tahun 2014; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap No 4 Tahun 2013; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 4 Tahun 2013; Perda Kab Cilacap N 9 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, menara macrocell, menara microcell, jaringan fiber optik, pemanfaatan aset pemerintah daerah, monitoring dan evluasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
9 hal

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 172 Tahun 2015

Pengesahan Agreement Establishing ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (Persetujuan Pembentukan Kantor Kajian Ekonomi Makro ASEAN+3)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 172 Tahun 2021

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Kuningan No. 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kuningan

Download :
peraturan-bupati-kabkuningan-nomor-172-tahun-2021.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 1967.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.