Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 maka telah dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015; untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat, menyebutkan bahwa penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015
Dalam peraturan ini diatur kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan susunan organisasi pada Kecamatan Napano Kusambi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 153 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai Pemerintah Kabupaten Cilacap yang berwibawa, tertib, akuntabel, transparan, berintegritas, dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta guna menegakan norma etika dalam menjalankan tugas pengadaan barang/jasa daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, maka perlu mengatur kode etik kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Kode Etik Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Cilacap;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap.
Mengatur tentang norma perilaku Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Cilacap meliputi prinsip pengadaan barang dan jasa, kode etik, komite etik, pemeriksaan dan keputusan, sekretariat komite etik, dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2018.
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 153, https://jdih.setkab.go.id; 1 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Indramayu Tentang Pengadaan Dan Pemungutan Pajak Atas Pertunjukan Umum Di Kabupaten Indramayu
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 153 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PEMELIHARAAN ARSIP DINAMIS DAN PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakanketentuan pasal 33 peraturan Daerah provinsi Kalimantan barat no.9 Tahun 2015 tentang kaersipan, diperlukan pengaturan tentang pemeliharaan arsip dinamis
Pasal 18 ayat 6 UUD RI 1945; UU no.25 tahun 1956; UU no.43 tahun 2009; UU no.12 tahun 2011; UU no.23 tahun 2014;PP no.28 tahun 2012;Permendagri no.78 tahun 2012; Permendagri no.80 tahun 2015; peraturan Kepala Arsip Nasional no. 41 tahun 2015; peraturan Kepala Arsip Nasional no. 9 tahun 2018; perda no.9 tahun 2015; Pergub no.38 tahun 2012
pelaksanaan - pendidikan - anak - usia - dini - satu - tahun - pra - sekolah - dasar
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 153, BD 2019/153
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar
ABSTRAK:
Bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membentu meletakan dasar pengembangan sikap untuk mendukung dan mendorong kemampuan maka perlu menetapkan Perbup tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekola Dasar.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; Permen Pendidikan Nasional RI No. 19 Tahun 2007; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 tahun 2014; Perda kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Peserta Didik, Tugas Dan Tanggung Jawab Penuntasan Paud Satu Tahun Pra Sekolah Dasar, Penyelenggaraan, Penyelenggaraan, Anggaran Penyelenggaraan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2019.
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
Perpres No. 71 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Diubah dengan
PERPRES No. 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Mencabut
PERPRES No. 104 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PERBUP Kab. Sumedang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
