Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 247.970 peraturan dalam 1,038 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 152 Tahun 1957

Penunjukan Menteri Agraria Mr. Sunaryo Sebagai Menteri Agama Ad Interim

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Download file:

Keppres No.152 Tahun 1957.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 152 Tahun 1963

Penetapan Mgr. A. Sugiopranoto S.J. Sebagai Tokoh Nasional

Abstrak

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download file:

Keppres No 152 Tahun 1963.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 152 Tahun 1950

Peraturan Tentang Jam Waktu

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 152 Tahun 2019

Analisis Beban Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Perbup Tanah Laut Nomor 152 Tahun 2019.pdf

ANALISIS BEBAN KERJA

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 152, BD.2019/No.152

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Beban Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut

ABSTRAK:

bahwa analisis beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja Pegawai Negeri Sipil yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan beban kerja dalam waktu tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu dilaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian berdasarkan analisis beban kerja; bahwa analisis beban kerja perlu ditetapkan dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut untuk meningkatkan produktivitas kerja sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Beban Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut
Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Indonesia Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 81 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 49 Tahun 2017
Peraturan Bupati Tentang Analisis Beban Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut, Berisi Tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Tujuan Penetapan Analisis Beban Kerja 3. Penyusunan Analisis Beban Kerja 4. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2019.
7 halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 152 Tahun 1962

Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Tentang Pajak Kendaraan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

Keppres No 152 Tahun 1962.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 152 Tahun 2018

Pengelolaan Lumpur Tinja

Abstrak

Kesehatan Lingkungan Hidup

Download file:

Perbup_Clp_2018_152.pdf

limbah-kesehatan-tinja

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 152, LD No.152/2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Lumpur Tinja

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka untuk melindungi dan meningkatkan kondisi sanitasi, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan pengelolaan lumpur tinja; b. bahwa lumpur tinja yang berasal dari unit setempat belum terkelola dengan baik sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar; c. bahwa pengelolaan lumpur tinja merupakan pelayanan publik, sehingga menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Lumpur Tinja.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkup Provinsi Djawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus di Kabupaten Cilacap; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap.
Mengatur tentang suatu upaya sistematis menyeluruh dan terpadu yang dilakukan pemerintah daerah guna mengelola dampak lumpur tinja melalui pengendalian unit setempat, pelaksanaan penyedotan, pengangkutan, pengolahan dan pemanfaatan lumpur tinja meliputi azas, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, pengelolaan, penyelenggara, dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2018.
6 hlm

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 152 Tahun 1999

Badan Kesejahteraan Sosial Nasional

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

KEPPRES No. 42 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001
KEPPRES No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Download file:

Keppres_No_152 Tahun 1999.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 152 Tahun 1998

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Kuwait Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Dan Modal

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download file:

Keputusan_Presiden_no_152 TH 1998.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 152 Tahun 1967

Pemberhentian Dengan Hormat Dr Marsaid Soesilo Sastrodihardjo

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Keppres No 152 Tahun 1967.pdf

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 152 Tahun 2015

Perubahan Kedelapan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Diubah dengan

Permenhub No. 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesepuluh atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter
Permenhub No. 53 Tahun 2016 tentang Perubahan Kesembilan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter

Mengubah

Permenhub No. 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter
Permenhub No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter

Download file:

PM_152_TAHUN_2015.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2015.