Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan acuan dalam penyususnan RKA-SKPD sebagaimana diatur dalam butir III.B.1.b.4) Lampiran Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan keuangan Daerah, maka perlu menyusun kode rekening APBD yang diatur dengan Peraturan Gubernur
pasal 18 ayat (6) UUD RI tahun 1945; UU no.25 tahun 1956; UU no.17 tahun 2003; UU no.1 tahun 2004; UU no.15 tahun 2004; UU no.33 tahun 2004; UU no.28 tahun 2009; UU no.23 tahun 2014; PP no.71 tahun 2010; PP no.12 tahun 2017; PP 12 tahun 2019; Perpres no 16 tahun 2018; permendagri no.64 tahun 2013; Permendagri no.90 tahun 2019; Permendagri no.77 tahun 2020; Permendagri no.27 tahun 2021; Kepmendagri no.050-3708 tahun 2020; Perda no.5 tahun 2020
Peraturan Gubernur tentang kode rekening anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2021.
tata - cara - pengadaan - barang - jasa - di - desa
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 168, BD 2021/168
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Perlem Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 47 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perlem Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tata Nilai Pengadaan, Ruang Lingkup Pengadaan, Para Pihak, Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pelaksanaan Pengadaan, Pembayaran Prestasi Kerja, Keadaan Kahar, Pemutusan Surat Perjanjian, Larangan, Penyelesaian Perselisihan, Pelaporan Dan Serahterima, Pembinaan Pengawasan Dan Pengadaan Secara Elektronik, Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
26 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 168 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Kuningan No. 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan
PERBUP Kab. Kuningan No. 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 168, BD 2021/ Nomor 168
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 168 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 168, BD Tahun 2022 Nomor 168
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Cidahu Kecamatan Banjarsari
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cidahu Kecamatan Banjarsari.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Peraturan Badan Informasi Geospasial No. 15 Tahun 2019; Perda Kabupaten Lebak No. 2 Tahun 2014.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Batas Desa Bab III Ketentuan Lain-Lain Bab IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
13 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau Nomor 168 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 168, Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2020 Nomor : 168
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Teknis Operasional Penelitian Dan Kelitbangan Lingkup Pemerintah Kota Baubau
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di Pemerintah Kota Baubau, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkup Pemerintah Kota Baubau;
1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 412~); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).
BAB IX KERJASAMA
BAB X PEMBINAAN
BAB XI PENDANAAN
BAB XII KETENTUAN LAIN LAIN
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2022.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 168 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu untuk menata kembali Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut; bahwa terdapat beberapa jabatan pelaksana yang mengalami perubahan nama jabatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kebupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Peta Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud Dan Tujuan
3. Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana
4. Peta Jabatan
5. Usulan Pengangkatan Dalam Jabatan
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 168 Tahun 2021
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2000.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
