Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 245.104 peraturan dalam 1,21 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 174 Tahun 1965

Perpanjangan Waktu Kerja Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No 174 Tahun 1965.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 174 Tahun 1964

Pemberhentian Drs. Sakijan Atmosudirdjo dan Dr. Adjidarmo Tjokronegoro Dari Jabatan Sekretaris Komando Tertinggi Operasi Ekonomi

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No 174 Tahun 1964.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 174 Tahun 1961

Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Dewan Pertimbangan Agung Komodor Mohamad Nazir

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No 174 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang Nomor 174 Tahun 2020

RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG TAHUN 2021

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perbup 174 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 174 Tahun 2019

Pencapaian Target Kinerja atas Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2019

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Peraturan_Bupati_Cilacap_Nomor_174_Tahun_2019.pdf

Abstrak

retribusi pelayanan persampahan/kebersihan - pencapaian target kinerja

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 174, BD.2019/No. 174

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencapaian Target Kinerja atas Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2019

ABSTRAK:

bahw berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf b PP No 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa instansi pelaksana pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif paling tinggi sebesar 5% apabila mencapai kinerja tertentu; bahwa yang dimaksud kinerja tertentu adalah terget penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam target penerimaan APBD yang dijabarkan secara triwulan dalam Perkada; bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kab Cilacap merupakan instansi pelaksana pemungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kab Cilacap; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Pencapaian Target Kinerja atras Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan hidup Kab Cilacap Tahun 2019;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; Uu No 33 Tahun 2004; UU No 14 Tahun 2008; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 69 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018; Perda Kab Cilacap No 20 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencapaian target kinerja, insentif pemungutan retribusi, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
5 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 174 Tahun 2017

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pagar Banyu Kecamtan Ulu Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

Desa

Download :
PERBUP NO 174 2017.pdf

Abstrak

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PAGAR BANYU KECAMTAN ULU TALO KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 174, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 174

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pagar Banyu Kecamtan Ulu Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

ABSTRAK:

a. Bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, perlu ditetapkan batas Desa Pagar Banyu secara pasti di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu; b. Bahwa berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa/Kelurahan;
1. UU No. 9 Tahun 1967 2. UU No. 3 Tahun 2003 3. UU No. 26 Tahun 2007 4. UU No. 43 Tahun 2008 5. UU No. 6 Tahun 2014 6. UU No. 23 Tahun 2014 7. PP RI No. 38 Tahun 2007 8. PP RI No. 78 Tahun 2007 9. Permendagri RI No. 76 Tahun 2012 10. Permendagri RI No. 56 Tahun 2015 11. Permendagri RI No. 45 Tahun 2016 12. Keputusan Menhut RI No. SK.784/Menhut-II/2012 13. Perda Kab. Seluma No. 7 Tahun 2005 14. Perda Kab. Seluma No. 9 Tahun 2009 15. Perda Kab. Seluma No. 2 Tahun 2013
Pasal 2 Tujuan Penetapan dan Penegasan Batas Desa : Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2017.
10 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 174 Tahun 2021

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

APBD

Download :
Pergub No 174 Tahun 2021 ocr.pdf

Abstrak

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 174, BD.2021/NO.174, LL. PROV. KALBAR: 9 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK:

bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah no. 7 tahun 2021 tentang pertanggungajawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020
Pasal 18 ayat(6) UUD RI 1945; UU no.25 tahun 1956; UU no.17 tahun 2003; UU no.1 tahun 2004; UU no.15 tahun 2004; UU no.33 tahun 2004; UU no.28 tahun 2009; UU no.23 tahun 2014; UU no.109 tahun 2000; PP no.54 tahun 2005; PP no.55 tahun 2005; PP no.56 tahun 2005; PP no.8 tahun 2006; PP no.71 tahun 2010;PP no.2 tahun 2012; PP no.12 tahun 2017; PP no.18 tahun 2017; PP no.12 tahun 2019; Perpres no.16 tahun 2018; permendagri no.64 tahun 2013; Permendagri no.33 tahun 2019; Permendagri no 77 tahun 2020; Perda no. 14 tahun 2019; Perda no.5 tahun 2020; perda no.7 tahun 2021
Peraturan Gubernur tentang penjabawan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2021.
5 halaman peraturan dan 4 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 174 Tahun 2021

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Cirebon Tahun 2022

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERBUP 174 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 174 Tahun 2020

Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kedawung Kabupaten Cirebon

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
Perbup Nomor 174 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 174 Tahun 2021

Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Download :
174 PERBUP_NO_0174_TAHUN_2021_SALINAN_STAF_ADMINISTRAS.pdf

Abstrak

DESA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 174, Berita Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2021 Nomor 175

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga staf administrasi BPD diatur dengan Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019; 5. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 7. Peraturan Bupati Nomor 8 tahu n 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa:
Peraturan Bupati tentang tenaga staf administrasi badan permusyawaratan desa yang memuat 6 bab, 7 pasal, yang terdiri dari bab tata cara pengangkatan staf administrasi BPD, tugas staf administrasi BPD, honor staf administrasi BPD, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2021.
4

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .