Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 245.104 peraturan dalam 1,139 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 167 Tahun 2023

Peta Batas Desa Ciwulan Kecamatan Telagasari

Desa

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 167 Tahun 2023

Batas Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkon

Desa

Download :
Perbup Kab. Purbalingga Tahun 2023 No 167_ocr.pdf

Abstrak

Batas Desa

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 167, BD.2023/NO.167

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkon

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkon;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Batas Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkon yang meliputi Penetapan Batas Desa Dan Penegasan Batas Desa. Peta Batas Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkon sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2023.
7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 167 Tahun 2023

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Samarang Kecamatan Samarang

Desa

Download :
2023pb3205167.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167 Tahun 2023

Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian

Pangan, Pertanian dan Peternakan Subsidi, PSO

Download :
2023pmkeuangan167.pdf

Abstrak

subsidi-kredit-pertanian

2023

Peraturan Menteri Keuangan NO. 167, BN.2023 (1111)/27 hlm

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian, pemerintah memberikan subsidi bunga/ subsidi margin penyaluran kredit alat dan mesin pertanian yang besarannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan; b. bahwa berdasarkan Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, ketentuan mengenai imbal jasa penjaminan, subsidi bunga, dan fasilitas lainnya untuk pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kuasa pengguna anggaran, penerima subsidi kredit alat dan mesin pertanian, perencanaan dan pengalokasian subsidi, tata cara pelaksanaan subsidi bunga/subsidi margin, penjaminan, akuntansi dan pelaporan, pemantauan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
27 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 168 Tahun 2021

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Arsip Struktur Organisasi

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 168 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur IV

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 1 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Gula Negara

Download :
pp no 168 tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 168 Tahun 1964

Penetapan Proyek Bola Lampu Pijar Sebagai Badan Vital

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perindustrian

Download :
Keppres No 168 Tahun 1964.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 168 Tahun 2020

Tata Kelola pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pasaleman Kabupaten Cirebon

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download :
Perbup Nomor 168 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 168 Tahun 2021

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Petujuk Pelaksanaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERBUP 168 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 168 Tahun 2017

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Giri Mulya Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

Desa

Download :
PERBUP NO 168 2017.pdf

Abstrak

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA GIRI MULYA KECAMATAN ULU TALO KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 168, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 168

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Giri Mulya Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

ABSTRAK:

a. Bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Giri Mulya Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, perlu ditetapkan batas Desa Giri Mulya secara pasti di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu; b. Bahwa berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa/Kelurahan;
1. UU No. 9 Tahun 1967 2. UU No. 3 Tahun 2003 3. UU No. 26 Tahun 2007 4. UU No. 43 Tahun 2008 5. UU No. 6 Tahun 2014 6. UU No. 23 Tahun 2014 7. PP RI No. 38 Tahun 2007 8. PP RI No. 78 Tahun 2007 9. Permendagri RI No. 76 Tahun 2012 10. Permendagri RI No. 56 Tahun 2015 11. Permendagri RI No. 45 Tahun 2016 12. Keputusan Menhut RI No. SK.784/Menhut-II/2012 13. Perda Kab. Seluma No. 7 Tahun 2005 14. Perda Kab. Seluma No. 9 Tahun 2009 15. Perda Kab. Seluma No. 2 Tahun 2013
Pasal 2 Tujuan Penetapan dan Penegasan Batas Desa : Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2017.
8 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1961.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 1964.