Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.092 peraturan dalam 1,223 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 145 Tahun 1999

Perubahan Sebutan Menteri Eksplorasi Laut Menjadi Menteri Eksplorasi Laut Dan Perikanan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Perikanan dan Kelautan

Download :
Keppres_No_145 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 145 Tahun 1954

Pembebanan Ganti Rugi Kepada Saudara S. Lawalata

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download :
Keppres No.145 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 145 Tahun 2018

KODE WILAYAH UNTUK TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

Arsip

Abstrak

ARSIP

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 145, BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 145

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KODE WILAYAH UNTUK TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Kota Probolinggo tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Daerah Kota Probolinggo, Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo perlu disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Kode Wilayah untuk Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tentang Tata Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
Menetapkan Kode Wilayah untuk Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2018.
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kode Wilayah untuk Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 Halaman

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 145 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara III

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 27 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman

Download :
pp no 145 tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 145 Tahun 1950

Pembentukan Panitia Irian

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang Nomor 145 Tahun 2020

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN BANTUR KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perbup 145 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 145 Tahun 1963

Perpanjangan Waktu Kerja Panitia Penyusun Sistim Perpajakan Dalam 6 (Enam) Bulan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perpajakan

Download :
Keppres No 145 Tahun 1963.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 145 Tahun 2000

Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keputusan_Presiden_no_145_th_2000.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat No. 145 Tahun 2016

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sanggau Timur Provinsi Kalimantan barat

Kehutanan dan Perkebunan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Abstrak

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH SANGGAU TIMUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 145, BD.2016/NO.145, TBD NO.145, LL PROV KALBAR: 20 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sanggau Timur Provinsi Kalimantan barat

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang Dinas Kehutanan, dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sanggau Timur Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956, UU No.41 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2011, UU No.4 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.6 tahun 2007, PP No.18 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum; Pembentukan dan Wilayah Kerja; Kedudukan; Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi; Kepegawaian; Tata Kerja dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan lain-lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
19 Halaman dan 1 halaman penjelasan

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 145 Tahun 2017

Adab Guru

Standar/Pedoman

Download :
PERGUB_NO_145_TAHUN 2017.pdf

Abstrak

ADAB-GURU

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 145, BD.2017/No.

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Adab Guru

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (2) huruf d Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Pasal 6 huruf d Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan dimulai suatu pola Adab Guru yang ditanamkan kepada Peserta Didik di masing-masing Sekolah sebagai bagian dari upaya pembangunan karakter Peserta Didik dalam proses mendorong penguatan pendidikan krakter melalui program pembangunan karakter guru, maka perlu menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan tentang Adab Guru;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru\ 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Pendidikan Guru Pendidikan Khusus; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Peserta Didik; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti; 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Tujuan dari pembentukan Adab Guru adalah: a. mendorong munculnya visi bersama Guru di Sulawesi Selatan tentang perilaku dan komitmen; b. mengarahkan tindakan profesional para Guru dalam melaksanakan tugas; dan c. mendorong pembentukan dan penguatan karakter Peserta Didik melalui praktik Adab Guru.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
16 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 1999.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 1961.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2020.