Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.103 peraturan dalam 1,145 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 16a Tahun 2010

Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2011

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download :
5839_perwal_16.a_2010_-_keuangan_-_stardarisasi_2011.pdf

Abstrak

INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM - standarisasi

2010

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16a, BD.2010/No. 16a

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2011

ABSTRAK:

bahwa guna memberikan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, pemeliharaan, pengadaan dan honorarium yang didasarkan pada harga pasaran yang berlaku secara umum maka perlu menyusun Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Hoonorarium Tahun 2011; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2011 merupakan harga tertinggi serta dalam pelaksanaan diusahakan menggunakan harga terendah serta layak sesuai dengan harga pasaran umum.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2010.
7 hal

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/7/2013 Tahun 2013

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kehutanan dan Perkebunan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 43/M-DAG/PER/8/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 31/M-DAG/PER/6/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 34 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 27A Tahun 2019

TATA CARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BEKASI

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Bekasi No. 01A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

Download :
Perwal_27A_2019.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 10a Tahun 2010

Pembentukan Desa Otiola Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara

Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Abstrak

pembentukan desa otiola kecamatan kwandang kabupaten gorontalo utara

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10a, BD.2010/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Otiola Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa otiola kecamatan kwandang kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2010.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 Tahun 2012

Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handeld), dan Komputer Tablet

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

Diubah dengan :

Permendag No. 41/M-DAG/PER/5/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 Tentang Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld),Dan Komputer Tablet
Permendag No. 48/M-DAG/PER/8/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 Tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet

Download :
Permendag No. 82 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/22/M.PAN/4/2006 Tahun 2006

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER /66/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungional Widyaiswara dan Angka Kreditnya

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya

Mengubah :

Permenpan Nomor PER/66/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsonal Widyaiswara dan Angka Kreditnya

Download :
PERMENPAN NOMOR 22 TAHUN 2006.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/4/PBI/2012

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/15/PBI/2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank

Penanaman Modal dan Investasi Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 14/21/PBI/2012 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa

Mengubah :

Peraturan BI No. 13/15/PBI/2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank

Download :
Peraturan BI No. 14-4-PBI-2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 113/Permentan/PD.410/10/2013 Tahun 2013

Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Sapi Indukan, Sapi Bakalan, Dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Permentan Nomor 113 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 77A Tahun 2007

Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bandung

Kepegawaian, Aparatur Negara Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Struktur Organisasi

Download :
PERBUP KAB. GARUT NO 77 A TAHUN 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 12.b Tahun 2018

Daftar Kewenangan Negeri dan Negeri Administratif Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Negeri dan Negeri Administratif Di Kabupaten Seram Bagian Timur

Desa

Abstrak

DAFTAR KEWENANGAN NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12.b, BD. No. 2018/355.b, LL Kab SBT : 15 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Negeri dan Negeri Administratif Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Negeri dan Negeri Administratif Di Kabupaten Seram Bagian Timur

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Negeri dan Negeri Administratif Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 17 Tahun 2003; UU No 40 Tahun 2003; UU No 33 Tahun 2004; UU No 14 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan PP No 47 Tahun 2015; PERMENDAGRI No 111 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No 44 Tahun 2015; PERDAKABSBT No 1 Tahun 2009;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul; Kewenangan Lokal Berskala Negeri dan Negeri Administratif; Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Negeri dan Negeri Administratif; Evaluasi dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Pungutan Negeri dan Negeri Administratif; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2018.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2013.