Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.831 peraturan dalam 1,276 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 150 Tahun 2014

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 8 Tahun 2022 tentang Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus

Mengubah :

PERPRES No. 124 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus
PERPRES No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus

Download :
Perpres Nomor 150 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 150 Tahun 2021

Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah "45" Kabupaten Kuningan

Badan Layanan Umum Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Download :
peraturan-bupati-kabkuningan-nomor-150-tahun-2021.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 150 Tahun 2018

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENDAMPINGAN PENANGANAN PROBOLINGGO PLAZA

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Abstrak

honorarium

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 150, Berita Daerah Kota Probolinggo Th 2018 No 150

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENDAMPINGAN PENANGANAN PROBOLINGGO PLAZA

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk implementasi Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Probolinggo Dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Nomor : 134.4/135/ks/425.011/2018 Nomor : B-04/0.5.20/GS/08/2018 yang telah ditandangani pada tanggal 6 Agustus 2018, Pemerintah Kota Probolinggo mengajukan permohonan pendampingan kepada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo selaku Jaksa Pengacara Negara untuk menyelesaikan permasalahan Probolinggo Plaza yang telah berlangsung selama hampir 31 (tiga puluh satu) tahun; b. bahwa pemberian honorarium kepada Jaksa Pengacara Negara untuk menyelesaikan permasalahan Probolinggo Plaza telah dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018, namun besarannya perlu disesuaikan berdasarkan pertimbangan obyektif dan rasional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, sehingga pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Mengingat : 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28); 7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 8); 8. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 147 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 147);
peraturan ini mengatur mengenai penetapan besaran pemberian honorarium pelaksanaan pemdampingan penanganan probolinggo plaza

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2018.
jumlah 4 halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 150 Tahun 2000

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

Teritorial Indonesia Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia

Download :
Keputusan_Presiden_no_150 TH 2000.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 150 Tahun 1965

Pembebasan Wakil Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 150 Tahun 1965.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 150 Tahun 1964

Pembentukan Pengurus Dana Sukarela Dwikora

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No 150 Tahun 1964.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 150 Tahun 1966

Membebaskan Ir. Soetami Sebagai Direktur Perusahaan Negara Hutama Karya Serta Mengangkat 4 Orang Sebagai Direksi Sementara Pada Perusahaan Negara Hutama Karya

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Kepres No.150 Tahun 1966.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 150 Tahun 1954

Pembentukan Panitia Negara Rencana Undang-Undang Perbendaharaan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No.150 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 150 Tahun 2017

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

Desa

Download :
PERBUP NO 150 2017.pdf

Abstrak

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA RAWA INDAH KECAMATAN ILIR TALO KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 150, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 150

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

ABSTRAK:

a. Bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, perlu ditetapkan batas Desa Rawa Indah secara pasti di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu; b. Bahwa berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa/Kelurahan;
1. UU No. 9 Tahun 1967 2. UU No. 3 Tahun 2003 3. UU No. 26 Tahun 2007 4. UU No. 43 Tahun 2008 5. UU No. 6 Tahun 2014 6. UU No. 23 Tahun 2014 7. PP RI No. 38 Tahun 2007 8. PP RI No. 78 Tahun 2007 9. Permendagri RI No. 76 Tahun 2012 10. Permendagri RI No. 56 Tahun 2015 11. Permendagri RI No. 45 Tahun 2016 12. Keputusan Menhut RI No. SK.784/Menhut-II/2012 13. Perda Kab. Seluma No. 7 Tahun 2005 14. Perda Kab. Seluma No. 9 Tahun 2009 15. Perda Kab. Seluma No. 2 Tahun 2013
Pasal 2 Tujuan Penetapan dan Penegasan Batas Desa : Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2017.
13 halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 150 Tahun 1950

Pengiriman Utusan Diplomatik Ke Moskow

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2000.