Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.315 peraturan dalam 0,023 detik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2010

Rincian Tugas Wakil Menteri Perhubungan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Struktur Organisasi

Download :
km._no._84_tahun_2010.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 84 Tahun 1963

Penunjukan Letnan Jenderal Hidayat Sebagai Meteri Pariwisata, Pos Dan Telekomunikasi Ad Interim

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 84 Tahun 1963.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 84 Tahun 1968

Pemberhentian Dan Pengangkatan Komodor Muda Sumitro Dan Komodor Muda Suryono Sebagai Direktorat Jenderal Urusan Veteran Pada Departemen Transvet

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Keppres No 84 Tahun 1968.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 85 Tahun 2011

Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sragen kepada Camat di Kabupaten Sragen

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak

SEBAGIAN WEWENANG - PELIMPAHAN

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD.2011/No.85

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sragen kepada Camat di Kabupaten Sragen

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik agar lebih efektif dan efisien perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sragen kepada Camat di Kabupaten Sragen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada camat, pelayanan perizinan, pelayanan non perizinan, pelaporan dan pembinaan, tim monitoring dan evaluasi, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2011.
8 hal

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 85 Tahun 1963

Penugasan Dr. Sujono D. Pusponegoro Menteri Riset Dan Teknologi Untuk Menghadiri Konsultasi Informal Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 85 Tahun 1963.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 85 Tahun 1964

Pengangkatan Delegasi Republik Indonesia Untuk Menghadiri Sidang Persiapan Konperensi Asia Afrika Ke 2 Di Jakarta

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No.85 Tahun 1964.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 85 Tahun 1971

Penugasan Kepada Menteri Pertanian dalam Pembinaan Tanaman Karet Baik Karet Perkebunan Besar Maupun Perkebunan Kecil

Kehutanan dan Perkebunan Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Kep.Pres No. 85 Tahun 1971.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Provinsi Sumatera Selatan No. 85 Tahun 2017

Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Simpan Pinjam kepada Kepala Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyuasin

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perbup Banyuasin No 85 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Pendelegasian-Kewenangan-Pelaksanaan-Izin-Usaha-Simpan-Pinjam

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, LD.2017/NO.58

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Simpan Pinjam kepada Kepala Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyuasin

ABSTRAK:

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah perlu dilakukan pembinaan terhadap pelaku usaha koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam dengan memberikan penerbitan izin dalam bentuk naskah 1 (satu) lembar, serta upaya untuk mengembangkan iklim usaha yang kondusif, pemberian bimbingan, kemudahan dan perlindungan pada usaha simpan pinjam. Untuk mengembangkan iklim usaha yang kondusif, pemberian bimbingan, kemudahan dan perlindungan pada usaha simpan pinjam tersebut maka perlu dilakukan pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyuasin. Dengan demikian perlu dibuat suatu peraturan oleh Bupati Kabupaten Banyuasin.
Dasar hukum Perbup ini antara lain : UU NO. 25 Tahun 1992; UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2013; UU No. Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 23 Tahun 2014; UU No. 4 Tahun 1994; PP No. 17 Tahun 1994; PP No. 33 Tahun 1998; PP No. 18 Tahun 2016; PermenkopUKM No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015; PermenkopUKM No. 11/Per/M.KUKM/IX/2015; PermenkopUKM No. 15/Per/M.KUKM/IX/2015; Perda Kab No. 18 Tahun 2016; Perbup No. 197 Tahun 2016 ;
Materi Pokok Perbup ini adalah pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin usaha simpan pinjam kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyuasin.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2017.
6 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 85 Tahun 1965

Susunan Keanggotaan Pengawas Harian dan Direksi Karya Putra Dockyard

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No 85 Tahun 1965.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 85 Tahun 2020

Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 1963.