Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 98, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 73011
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Panduan Rancang kota Kawasan Cikini
ABSTRAK:
bahwa kawasan Cikini merupakan kawasan yang memiliki karakter sebagai pusat kegiatan seni dan budaya serta merupakan salah satu bagian penting dari sejarah pembentukan wajah kota Jakarta, sehingga keberadaannya perlu dilestarikan melalui pengendalian dan perencanaan tata ruang dan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012, serta peningkatan kualitas rancang kota dan arsitektur kota guna memperkuat karakter wajah kota Jakarta salah satunya dilaksanakan dengan menyusun panduan rancang kota, maka perlu menetapkan PERGUB.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
PERGUB ini mengatur mengenai acuan dalam perencanaan, pengembangan, dan pembangunan pada Kawasan Cikini yang berlokasi di Kelurahan Kebon Sirih, Kelurahan Cikini, dan Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat seluas + / - 1 74Ha.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2020.
Peraturan yang akan diatur adalah Peraturan Gubernur tentang perizinan dan rekomendasi pemanfaatan ruang.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan belum diaturnya penghentian konstruksi dalam
pengerjaan pada Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sistem Akuntansi SKPD, Sistem Akuntansi PPKD dan Bagan Akun Standar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2018 dicabut.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan Persero PT Waskita Karya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 98 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka dan kompetetif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga perlu menetapkan Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 11 Tahun 2017; PERMENPANRB No. 13 Tahun 2014; KEPKABKN No. 13 Tahun 2002; PERDAKABBURU No. 17 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, persiapan seleksi, pelaksanaan seleksi, penetapan pejabat pimpinan tinggi pratama, pembiayaan, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2017.
Teknis Pelaksanaan Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 17 dan pasal 18 diatur lebih lanjut oleh Panitia Seleksi
Hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas Panitia Seleksi sepanjang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, dapat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 98 Tahun 2020
PERBUP Kab. Cilacap No. 148 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 98, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.98
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 75 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut Permenkeu RI No. 50/PMK.07/2020 dan Permendes, PDTT RI No. 7 Tahun 2020, maka Perbup Cilacap No. 75 perlu untuk diubah dan disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PerPU No. 1 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 78 Tahun 2019; Perpres No. 54 Tahun 2020; Perda Kab. Cilacap No. 9 Tahun 2016; Perda Kab. Cilacap No. 8 Tahun 2018; Perda Kab. Cilacap No. 10 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Perbup Cilacap No. 75 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2020.
Beberapa ketentuan dalam Perbup Cilacap No. 75 Tahun 2020, adalah : Ketentuan Pasal 7 diubah; Ketentuan Pasal 9 diubah; Ketentuan Pasal 10 diubah; Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah; Ketentuan Pasal 13 diubah; Ketentuan Pasal 17 diubah.
51 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 98 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan TA 2022
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan APBD Kab Temanggung TA 2022 dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menyusun Standar Satuan Harga dan Stauan Biaya Umum TA 2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan TA 2022;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 33 Tahun 2020; Perda Kab Temanggung No 23 Tahun 2020; Permen PUPR No 28/PRT/M/2016; Permendagri No 70 Tahun 2019; Permendagri No 90 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang HSPK yang berlaku bagi seluruh SKPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
185 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 98 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya, dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.5 Tahun 1960, UU No.5 Tahun 1984, UU No.5 Tahun 1990, UU No.9 Tahun 1990, UU No.4 Tahun 1992, UU No.14 Tahun 1992, UU No.23 Tahun 1997, UU No.41 Tahun 1999, UU No.3 Tahun 2002, UU No.28 Tahun 2002, UU No.7 Tahun 2004, UU No.10 Tahun 2004, UU No.18 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.31 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.38 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, UU No.24 Tahun 2007, UU No.26 Tahun 2007, UU No.27 Tahun 2007, UU No.35 Tahun 2007, UU No.18 Tahun 2008, UU No.4 Tahun 2009, PP No.22 Tahun 1992, PP No.28 Tahun 1895, PP No.35 Tahun 1991, PP No.69 Tahun 1996, PP No.68 Tahun 1998, PP No.18 Tahun 1999, PP No.19 Tahun 1999, PP No.27 Tahun 1999, PP No.10 Tahun 2000, PP No.70 Tahun 2001, PP No.82 Tahun 2001, PP No.54 Tahun 2002, PP No.63 Tahun 2002, PP No.16 Tahun 2004, PP No.44 Tahun 2004, PP No.45 Tahun 2004, PP No.15 Tahun 2005, PP No.16 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.34 Tahun 2006, PP No.6 Tahun 2007, PP No.38 Tahun 2007, PP No.60 Tahun 2007, PP No.26 Tahun 2008, Kepres No.32 Tahun 1990, Kepres No.33 Tahun 1991, Permentan No.26/Permentan/OT.140/2/2007, Permen Pu No.11/PRT/M/2009, Kemendagri No.147 Tahun 2004, Kemenhut No.259 Tahun 2000, Perda Prov Kalbar No.5 Tahun 2004, Perda Prov Kalbar No.2 Tahun 2008, Perda No.2 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ; Ketentuan Umum, Tujuan, Kebijakan, Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang Wilayah, Penetapan Kawasan Strategis, Arahan Pemanfaatan Ruang, Arahan Pengendalian Pemanfataan Ruang, Peran Masyarakat, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
Perbup ini memiliki 46 dan memiliki 8 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
