Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 885 peraturan dalam 0,006 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 2004
• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu
Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Pertahanan dan Keamanan, Militer
Download file:
KEPPRES No.56 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 51 Tahun 2004
• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu
Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Download file:
KEPPRES No.51 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 30 Tahun 2004
• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu
Pembentukan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana, Dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Download file:
KEPPRES No.30 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 21 Tahun 2004
• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu
Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan Struktur Organisasi
Download file:
KEPPRES No.21 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 99 T Tahun 2003
• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu
Pembentukan Pengadilan Negeri Sengeti,Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian,Dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Download file:
KEPPRES No.99 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 89 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Pembentukan Kejaksaan Negeri Kajen, Kejaksaan Negeri Namlea, Kejaksaan Negeri Saumlaki, Kejaksaan Negeri Buol, Kejaksaan Negeri Banggai, Kejaksaan Negeri Lewoleba, Kejaksaan Negeri Ngabang, Kejaksaan Negeri Prabumulih, Kejaksaan Negeri Pagar Alam, Kejaksaan Negeri Baa, Kejaksaan Negeri Parigi Dan Kejaksaan Negeri Banjar
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Download file:
Keputusan_Presiden_no_89_th_2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 83 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Sekretariat Pengadilan Pajak
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Perpajakan
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 52 Tahun 1997 tentang Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
Download file:
KEPPRES No.83 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 39 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Pembentukan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pengadilan Negeri Bontang, Dan Pengadilan Negeri Sangatta
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Download file:
KEPPRES No.39 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Mahkamah Syar'iyah Dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan
Download file:
KEPPRES No.11 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 74 Tahun 2002
• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu
Pembentukan Kejaksaan Negeri Cikarang, Kejaksaan Negeri Bengkayang, Kejaksaan Negeri Cilegon, Kejaksaan Negeri Sendawar, Kejaksaan Negeri Sangatta Dan Kejaksaan Negeri Tua Pejat
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Download file:
KEPPRES No.74 TH 2002.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan