PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 26.505 peraturan dalam 0,13 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 29 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
APBD
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 29 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
APBD
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
APBD Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan No. 28 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 28 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
APBD
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 28 Tahun 2012
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
APBD
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 28 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
APBD
Status Peraturan
Mengubah sebagian
  1. PERBUP Kab. Situbondo No. 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja Bagi Aparat di Lingkungan Pemerintah kab. Situbondo dalam Pelaksanaan APBD Kab. Situbondo TA 2012
Download file:
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 28 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
APBD
Download file:
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 28 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
APBD
Download file:
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Talaud No. 27 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
APBD

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan