Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 24.809 peraturan dalam 0,091 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 53 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020

APBD

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 52 Tahun 2020

Download :
PERBUP NO 53 TH 2020.pdf

Abstrak

apbd - penjabaran perubahan

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2020/NO.53

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

bahwa untuk untuk menindaklanjuti surat dari pimpinan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sragen Nomor 0786/ LKR.01.01/010/2020 tanggal 27 Agustus 2020 perihal Laporan Pengelolaan Kredit Pemerintah Daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penganggaran Pembayaran Cicilan pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman; bahwa atas pinjaman Kabupaten Sragen kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sragen masih terdapat kekurangan pembayaran yang belum ditampung dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 35 Tahun 2020 ;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1 mengenai APBD TA 2020.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 52 Tahun 2020 diubah.
11 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2018

Bantuan Sosial Pangan Provinsi Jawa Tengah

APBD Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
pergub_53_th_2018.pdf

Abstrak

bantuan sosial pangan provinsi jawa tengah

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 53, BD. 2018/No. 53

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Bantuan Sosial Pangan Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan bagi masyarakat miskin harus tepat sasaran , tepat waktu dan tepat jumlah berorientasi pada pengurangan beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat, peningkatan ketahanan pangan, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dan sesuai dengan Surat menteri Dalam Negeri Nomor 511.1/9086/SJ tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan, maka Bantuan Sosial Pangan Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
UU No 10 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 11 Tahun 2009; UU No 13 Tahun 2011; UU No 18 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; PP No 6 Tahun 1988; PP No 60 Tahun 2008; Perpres No 13 Tahun 2009; Perpres No 15 Tahun 2010; Perpres No 63 Tahun 2017;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Petunjuk Pelaksanaan Bansos Rastra, Petunjuk Pelaksanaan BPNT, Pengelolaan Pengaduan Bansos Pangan, Organisasi, Pembiayaan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2018.
18 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2023

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

APBD

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Download :
PERBUP NOMOR 53 TAHUN 2023.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 53 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Kode Rekening Perencanaan Dan Penganggaran Kabupaten Semarang

APBD

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kode Rekening Perencanaan Dan Penganggaran Kabupaten Semarang

Download :
Perbup Kab. Semarang 2017 No 53_ocr.pdf

Abstrak

Kode Rekening

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2017/NO.53

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Kode Rekening Perencanaan Dan Penganggaran Kabupaten Semarang

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat mengembangkan program dan kegiatan beserta kode rekeningnya sesuai dengan kebutuhan obyektif, nyata dan sesuai karakteristik daerah; bahwa dalam rangka mendukung penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, dipandang perlu mengembangkan kode rekening perencanaan dan penganggaran; bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kode Rekening Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Semarang, untuk disesuaikan dengan kebutuhan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kode Rekening Perencanaan Dan Penganggaran Kabupaten Semarang. Ketentuan dalam Lampiran IV pada Kode Rekening Pendapatan Daerah 4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditambah, Ketentuan dalam Larnpiran VIII pada Kode Rekening Belanja Daerah 5.1. 1.01 Gaji dan Tunjangan diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2017.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kode Rekening Perencanaan Dan Penganggaran Kabupaten Semarang diubah.
7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 54 Tahun 2014

Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015

APBD

Download :
Peraturan_Bupati_54_2014.pdf

Abstrak

TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2014/No.54

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan Bupati Batang Nomor 74 Tahun 2013;
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2014.
6 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 54 Tahun 2018

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

APBD

Download :
Perwal No. 54 OCR.pdf

Abstrak

PENJABARAN - APBD

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, BD.2018/No.54

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBD Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan wali Kota cilegon tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun Anggaran 2019.
UU No 12 Th 2018; UU No 21 Th 1997; UU No 15 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 109 Th 2000; PP No 23 Th 2005; PP no 55 Th 2005; PP No 56 Th 2005; PP No 57 Th 2005; PP No 58 Th 2005; PP No 65 Th 2005; PP No 79 Th 2005; PP No 8 Th 2006; PP No 5 Th 2009 yg telah diubah dg PP No 83 Th 2012; PP No 69 Th 2010; PP No 30 Th 2011; PP No 2 Th 2012; PP No 18 Th 2017; Permendagri No 13 Th 2006; Permendagri No 55 Th 2008; Permendagri No 32 Th 2011 yg telah diubah dg Permendagri No 39 Th 2012; Permendagri No 38 Th 2018; Perda Kota Cilegon No 5 Th 2010; Perda Kota Cilegon No 7 Th 2010.
Peraturan wali Kota Cilegon tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2019.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 54 Tahun 2022

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

APBD

Download :
PERBUP_Nomor_54_Tahun_2022_Perubahan_Atas_Peratura.pdf

Abstrak

APBD

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 54

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 140/14445/112.2/2022 tanggal 1 Nopember 2022, pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Kabupaten Magetan mendapat Alokasi Pagu Anggaran Definitif Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp.622.275.000,00 dengan peruntukan pemberian honorarium bagi aparatur pemerintahan desa, sehingga harus segera disesuaikan; b. bahwa setelah ditetapkannya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah mengalami permasalahan yaitu kekurangan anggaran belanja insentif retribusi pada Dinas Perhubungan, kekurangan belanja gaji dan tunjangan pada Satpol-PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan Magetan, kekurangan belanja Tambahan Penghasilan pada Kecamatan Maospati dan Kecamatan Panekan, kekurangan anggaran untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas Sumberagung dan Puskesmas Plaosan, kekurangan anggaran untuk bahan bakar minyak dan pelumas pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, alokasi anggaran untuk bimbingan teknis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan alokasi anggaran perjalanan dinas dalam daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang harus segera disesuaikan dengan melakukan pergeseran antar sub rincian obyek belanja ataupun pengalihan dari kode rekening belanja lain; c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 9 Tahun 2021; Permendagri Nomor 27 Tahun 2021; Perda Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2014; Perda Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021; Perda Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2022; Perda Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2022; Perbup Magetan Nomor 68 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup Magetan Nomor 30 tahun 2022; Perbup Magetan Nomor 36 Tahun 2022; Perbup Magetan Nomor 42 Tahun 2022.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp.2.153.714.081.975,00 bertambah sebesar Rp.622.275.000,00 sehingga menjadi Rp.2.154.336.356.975,00, dengan rincian sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2022.
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 54 Tahun 2022

Perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

APBD

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Kayong Utara No. 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Abstrak

apbd

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2022/NO.54, LL Kab. Kayong Utara : 8 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2022, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2022;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2022 ; Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 47 Tahun 2022
Ketentuan Pasal 1 diubah; Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah; Ketentuan Pasal 4 diubah;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
Merubah Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 47 Tahun 2022
7 halaman peraturan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 54 Tahun 2022

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

APBD

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 54

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

Menimbang: bahwa dalam rangka penyesuaian alokasi Dana Alokasi Khusus berdasarkan Rencana Kegiatan, penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pelaksanaan Dana Bantuan Keuangan Provinsi, penyesuaian pemotongan penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahap Pertama dalam rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atas Dukungan terhadap Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) , penyesuaian Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, penyesuaian struktur organisasi dalam pengelolaan keuangan dari UPTD menjadi BLUD pada RSUD Campurdarat, penyesuaian atas pemanfaatan SILPA BLUD, penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok, serta pelaksanaan program dan kegiatan dalam keadaan darurat dan/ a tau mendesak yang belum cukup tersedia dan/ a tau belum dianggarkan dalam APBD, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Bupati.
Mengingat: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 5 Seri E); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 3 Seri A); 3. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 62 ).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Pasal 3 diubah, Ketentuan Pasal 4 diubah, Ketentuan Pasal 16 diubah, Ketentuan Pasal 17 diubah, Ketentuan Pasal 22 diubah, Ketentuan Pasal 25 diubah, Ketentuan Pasal 26 diubah, Ketentuan Pasal 27 diubah, Ketentuan Pasal 28 diubah, Ketentuan Pasal 30 diubah, Ketentuan Pasal 31 diubah, Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A, Ketentuan Pasal 33 diubah, Ketentuan Pasal 34 diubah, Ketentuan Pasal 35 diubah, Ketentuan Pasal 36 diubah, Ketentuan Pasal 38 diubah, Ketentuan Pasal 39 diubah, Ketentuan Pasal 43 diubah, Ketentuan Pasal 44 diubah, Ketentuan Pasal 45 diubah, Ketentuan Pasal 46 diubah, Ketentuan Pasal 47 diubah, Ketentuan Pasal 48 diubah, Ketentuan Pasal 49 diubah, Ketentuan Pasal 51 diubah, Ketentuan Pasal 52 diubah, Ketentuan Pasal 53 diubah, Ketentuan Pasal 54 diubah, Ketentuan Pasal 56 diubah, Ketentuan Pasal 57 diubah, Ketentuan Pasal 58 diubah, Ketentuan Pasal 60 diubah, Ketentuan Pasal 61 diubah, Ketentuan Pasal 62 diubah, Ketentuan Pasal 63 diubah, Ketentuan Pasal 64 diubah, Ketentuan Pasal 65 diubah, Ketentuan Pasal 66 diubah, Ketentuan Pasal 67 diubah, Ketentuan Pasal 68 diubah, Ketentuan Pasal 69 diubah, Ketentuan Pasal 71 diubah, Ketentuan Pasal 72 diubah, Ketentuan Pasal 73 diubah, Ketentuan Pasal 75 diubah, Ketentuan Pasal 77 diubah, Ketentuan Pasal 78 diubah, Ketentuan Pasal 79 diubah, Ketentuan Pasal 80 diubah, Ketentuan Pasal 81 diubah, Ketentuan Pasal 82 diubah, Ketentuan Pasal 83 diubah, Ketentuan Pasal 84 diubah, Ketentuan Pasal 85 diubah, Ketentuan Pasal 86 diubah, Ketentuan Pasal 87 diubah, Ketentuan Pasal 88 diubah, Ketentuan Pasal 89 diubah, Ketentuan Pasal 9 1 diubah, Ketentuan Pasal 93 diubah, Ketentuan Pasal 95 diubah, Ketentuan Pasal 96 diubah, Ketentuan Pasal 97 diubah, Ketentuan Pasal 98 diubah, Ketentuan Pasal 100 diubah, Ketentuan Pasal 101 diubah, Ketentuan Pasal 102 diubah, Ketentuan Pasal 103 diubah, Ketentuan Pasal 104 diubah, Diantara Pasal 108 dan Pasal 109 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 108A, Ketentuan Pasal 109 diubah, Ketentuan Pasal 111 diubah, Ketentuan Pasal 112 diubah, Lampiran I sampai dengan Lampiran VI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2022.
45 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 54 Tahun 2021

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

APBD - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, BD Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 54/G

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Madiun dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang transparan dan akuntabel sesuai kaidah pengelolaan keuangan dan untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu menetapkan Petunjuk Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
1. Undang-U ndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Walikota Madiun Nomor Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022.
Mengatur tentang program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personel atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
390 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2023.