Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.282 peraturan dalam 0,971 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 74 Tahun 1980

Tata Cara Penelitian Dan Penilaian Terhadap Warga Negara Republik Indonesia Yang Terlibat G 30 S/PKI Atau Bekas Anggota Organisasi Terlarang Yang Dapat Dipertimbangkan Penggunaan Hak Memilihnya, Serta Pengesahannya Dalam Pemilihan Umum Tahun 1982

Partai Politik dan Pemilu

Download :
Keppres No 74 TH 1980.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2009

Jenis Dan Taif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pemeriksa Keuangan

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 76 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan

Download :
PP_No_74_2009.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 74 Tahun 2018

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah - PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

ABSTRAK:

a. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame; b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; PERDA Kabupaten Sumbawa Barat No. 20 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Sumbawa Barat No. 11 Tahun 2012.
Ketentuan Umum; Pengenaan Pajak Reklame; Tarif Pajak dan Cara Penghitungan Pajak; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
-
-
7

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 74 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
74 PERUBAHAN PERWAL HIBAH DAN BANSOS.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017

Statuta Universitas Tanjungpura

Struktur Organisasi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 191/O/2003 tentang Statuta Universitas Tanjungpura

Download :
Permenristekdikti Nomor 74 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2012

Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Swasta Asing

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERMENDAGRI No. 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri

Download :
permen_no.74_th_2012_Pedoman Kerjasama Pemda dengan Swasta Asing.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2020

Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mencabut :

PERMENDAGRI No. 93 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Tim Penilai, Tata Cara Penilaian Angka Kredit, Dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan
PERMENDAGRI No. 5 Tahun 2019 tentang Kebutuhan, Persyaratan Dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan

Download :
Permendagri Nomor 74 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 74 Tahun 2023

Pedoman Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download :
PERWAL NO 74 TAHUN 2023.pdf

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah - Standar/Pedoman

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 74, BD.2023/NO.74

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tabun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menyusun pedoman teknis tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018.
Peraturan Walikota ini memuat tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah, dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PENATAUSAHAAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2023.
10 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 74 Tahun 2023

Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 203 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Bekasi No. 203 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026

Download :
2023perbup32160074.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 74 Tahun 2020

Informasi Jabatan pada Kecamatan dan Kelurahan

Struktur Organisasi

Download :
Perwal 74 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Struktur Organisasi

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 74, BD.2020/No.74

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Informasi Jabatan pada Kecamatan dan Kelurahan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Informasi Jabatan pada Kecamatan dan Kelurahan.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 75 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 72 Tahun 2017; Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2018.
Peraturan ini Tentang Informasi Jabatan pada Kecamatan dan Kelurahan; Ketentuan Umum; Perumusan Informasi Jabatan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2020.
5 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1980.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2009.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2012.