Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, telah ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 117842/A.A1/PR/2020 tanggal 25 November 2020 dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 94864/A.A1/PR/2020 tentang Permintaan Penambahan Dana Tunjangan Guru PNSD melalui Dana DAK Non Fisik 2020, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat perlu mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan penambahan Dana Tunjangan Guru PNSD pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 43 Tahun 2020; Permendagri No. 33 Tahun 2019; Perda Provinsi Sulbar No. 9 Tahun 2020; Pergub Sulbar No 45 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 meliputi perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2020.
Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Perda Kab Tegal No 11 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab Tegal TA 2019, maka perlu menetapkan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab Tegal TA 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab Tegal TA 2019;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 24 Tahun 2004; PP No 30 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; PP No 27 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 54 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang laporan realisasi TA 2019 dan ringkasannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 51 Tahun 2015
PERBUP Kab. Kuningan No. 58 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2015
PERBUP Kab. Karanganyar No. 41 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
PERBUP Kab. Karanganyar No. 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
PERBUP Kab. Karanganyar No. 23 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa guna ketertiban administrasi dan kelancaran
Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun anggaran
2016 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara
Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negegara Republik
Indonesia, dan Pejabat Negara, maka Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 41
Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 perlu diubah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016
Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Repu blik Indonesia,
dan Pejabat Negara, disebutkan bahwa Tunjangan hari
raya bagi Hakim Ad Hoc, Wakil Menteri, dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan paling tinggi
sebesar gaji pokok PNS golongan ruang IV/ e dalam masa
kerja 32 (tiga puluh dua) tahun; bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas Pengelolaan
keuangan, maka Tunjangan Hari Raya bagi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah diberikan sebesar gaji pokok
PNS golongan ruang IV/ d dalam masa kerja 32 (tiga puluh
dua) tahun, berdasarkan ketentuan Peraturan Pernerintah
Nomor 30 Tahun 2015 ten tang Perubahan Ketigabelas atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan GajiPegawai Negeri Sipil;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Peraturan bupati (perbup) tentang perubahan keempat atas peraturan bupati karanganyar nomor 90 tahun 2015 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2016.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 51 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; 15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ; 15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; 21 . Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6
Tahun 2020 ; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9
Tahun 2020 ; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1
Tahun 2021; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5
Tahun 2021 ; 25. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 88 Tahun 2020; 26. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2021;
Matri pokok; mengaur mengenai Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021; memuat penjabaran dalam lampiran 1. Lampiran I
2 . Lampiran II
6
Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;
Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja
Bagi Hasil;
5. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;
6 . Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
7 . Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;
8 . Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota
pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas
Perbatasan Negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2021.
jumlah 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020 Nomor 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Perda No. Tahun 2000 tentang Perubahan APBD TA 2020, perlu menetapkan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2020
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 18 Tahun 2017, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 32 Tahun 2011, Permendagri No. 33 Tahun 2019, Perda Kab. Solok No. 3 Tahun 2017, Permendagri No. Tahun 2020
APBD TA 2020 semula berjumlah Rp1.262.524.496.560,55 berkurang sejumlah Rp69.174.946.344,32 sehingga menjadi Rp1.193.349.550.216,23
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2020.
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 51 Tahun 2020
PENJABARAN APBD - TA 2018 - MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH - PERUBAHAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2018/NO.51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Sehubungan dengan terbitnya Permentan No. 45/Permentan/RC.120/12/2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian, Permen PUPR No. 21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta mempedomani Permendagri No. 33 Tahun 2017 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 mendahului Penetapan Peraturan Daerah tenang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2017; PERDA No. 5 Tahun 2006; PERDA No. 11 Tahun 2016; PERDA No. 4 Tahun 2017; PERDA No. 18 Tahun 2017
PERBUP ini Mengatur Mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 mendahului Penetapan Peraturan Daerah tenang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2018.
15 hlmn
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
