PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 21.289 peraturan dalam 0,08 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 627 Tahun 1961
Pengesahan Perda Tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan Dati II Sleman

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 630 Tahun 2017
Tata cara Pemeriksaan Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 630 Tahun 2018
Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 243 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERWALI Kota Bandung No. 088 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 243 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan hak Atas Tanah Dan Bangunan
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 631 Tahun 1961
Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Tentang Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 632 Tahun 1961
Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Tentang Pajak Rumah Tangga

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 633 Tahun 1961
Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat Ii Aceh Barat Tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 634 Tahun 1961
Pengesahan Peraturan Daerah Kotapraja Kutaraja Tentang Pajak Reklame Dalam Daerah Kotapraja Kutaraja

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan