Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 363 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 91 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Batas Wilayah Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Di Kota Bekasi

Abstrak

Teritorial Indonesia

Download file:

Peraturan Wali Kota_91_2017.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 90 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Batas Wilayah Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Di Kota Bekasi

Abstrak

Teritorial Indonesia

Status Peraturan

Diubah dengan

Perwali Kota Bekasi No. 145 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Batas Wilayah Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Di Kota Bekasi

Download file:

Peraturan Wali Kota_90_2017.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 89 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Batas Wilayah Kelurahan Durenjaya Kecamatan Bekasi Timur Di Kota Bekasi

Abstrak

Teritorial Indonesia

Download file:

Peraturan Wali Kota_89_2017.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 88 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Batas Wilayah Kelurahan Arenjaya Kecamatan Bekasi Timur Di Kota Bekasi

Abstrak

Teritorial Indonesia

Download file:

Peraturan Wali Kota_88_2017.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 87 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Batas Wilayah Kelurahan Bekasijaya Kecamatan Bekasi Timur Di Kota Bekasi

Abstrak

Teritorial Indonesia

Download file:

Peraturan Wali Kota_87_2017.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 101 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Walikota No. 22 Tahun 2015 tentang Gerakan Kampung Panca Tertib Kota Yogyakarta

Abstrak

Teritorial Indonesia

Status Peraturan

Mengubah

PERWALI Kota Yogyakarta No. 22 Tahun 2015 tentang Gerakan Kampung Panca Tertib

Download file:

Perwal No 101 Tahun 2016 ... Kota Yogyakarta.pdf

GERAKAN KAMPUNG PANCA TERTIB – PERWALI NOMOR 22 TAHUN 2015 – PERUBAHAN

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 101, BD.2016/NO.101

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota No. 22 Tahun 2015 tentang Gerakan Kampung Panca Tertib Kota Yogyakarta

ABSTRAK:

Berdasarkan perkembangan informasi terkait Data kampung di Kota Yogyakarta, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2015 tentang Gerakan Kampung Panca Tertib Kota Yogyakarta.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 tahun 2002, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2008, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2008, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2013, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2015.
Peraturan Walikota ini mengubah Lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2015 tentang Gerakan Kampung Panca Tertib Kota Yogyakarta, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang terdapat dalam Peraturan ini.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2016.
3 HLM;-

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2016

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Kelurahan Siaga Kota Yogyakarta

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download file:

Perwal No 3 Tahun 2016 tt... Kota Yogyakarta.pdf

KELURAHAN – SIAGA – YOGYAKARTA

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, BD.2016/NO.3

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kelurahan Siaga Kota Yogyakarta

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan urusan wajib bidang kesehatan diperlukan dukungan, peran serta masyarakat dalam pemberdayaan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan sehingga tercipta kualitas lingkungan fisik, sosial dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal; bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat di kelurahan, diperlukan penguatan kelembagaan dan peran Kelurahan Siaga di Kota Yogyakarta.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penaggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4723). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.
Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan komitmen dan kerjasama semua pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal di Kelurahan. Tujuan dari dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah: a. meningkatkan upaya promotif dan preventif kesehatan pada masyarakat; b. meningkatkan dan mendekatkan akses layanan informasi kesehatan terutama pada upaya kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak serta pertolongan kegawatdaruratan kesehatan dan bencana; c. mengembangkan UKBM yang dapat melaksanakan kegiatan survailans berbasis masyarakat minimal meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, pertumbuhan balita, kesehatan lingkungan dan PHBS; d. meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia dan sumber dana yang berasal dari pemerintah, masyarakat serta swasta dan/atau dunia usaha untuk mengembangkan Kesi; e. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan gizi, meningkatkan keluarga yang sadar gizi dan terciptanya PHBS di rumah tangga; f. meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko dan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan meliputi bencana, penyakit, dan kegawatdaruratan; g. meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan berbasis masyarakat; dan h. meningkatkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk menolong diri sendiri dalam bidang kesehatan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
9 HLM; -

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 22 Tahun 2015

Gerakan Kampung Panca Tertib

Abstrak

Teritorial Indonesia

Status Peraturan

Diubah dengan

PERWALI Kota Yogyakarta No. 101 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota No. 22 Tahun 2015 tentang Gerakan Kampung Panca Tertib Kota Yogyakarta

Download file:

Perwal No 22 Tahun 2015 t...ung Panca Tertib.pdf

Gerakan-Kampung-Panca-Tertib

2015

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 22, BD.2015/NO.22

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Gerakan Kampung Panca Tertib

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: a. Bahwa untuk mewujudkan kota Yogyakarta yang Bersih Sehat Indah dan Nyaman perlu menciptakan masyarakat yang tentram dan tertib; b. Bahwa penegakan Peraturan Daerah dengan pola operasionalyang selama ini dilakukan, belum cukup mampu mengatasi seluruh persoalan ketentraman dan ketertiban yang ada; c. Bahwa untuk mengatasi persoalan tersebut diatas, diperlukan metode untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam upaya penanganan ketertiban berbasis kampung, melalui sebuah Gerakan Kampung Panca Tertib;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 tahun 2002; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2008; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2008; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2013;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Panca Tertib; Nilai Dan Prinsip Rampung Panertib; Pelaksanaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 8 HLM; Lampiran: 6 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 64 Tahun 2012

Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Yogyakarta No. 25 Tahun 2013 tentang Penjabaran Rencana Pola Ruang dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Mencabut

PERWALI Kota Yogyakarta No. 88 Tahun 2009 tentang Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Download file:

Perwali Yogyakarta No.64 ...emanfaatan Ruang.pdf

Penjabaran-Status-Kawasan-Pemanfaatan-Lahan-Intensitas-Pemanfaatan-Ruang

2012

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 64, BD.2012/NO.64

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, maka agar permohonan izin dapat sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota dan pelayanan perizinan dapat dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku perlu mengatur mengenai Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penjabaran Tatanan Fisik Bangunan; Blok Malioboro; Blok Kraton; Blok Kotagede; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2009 tentang Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Jumlah Halaman: 8 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 24 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Garis Sempadan Jalan dan Garis Sempadan Bangunan

Abstrak

Teritorial Indonesia

Download file:

perwal no 24 tahun 2011.pdf

geografis-tataruang

2011

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BD.2011/No.24

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Garis Sempadan Jalan dan Garis Sempadan Bangunan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka perencanaan dan pengendalian pembangunan di Kota Semarang perlu ditetapkan adanya ketentuan mengenai Garis Sempadan Jalan (GSJ) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB\ b. Bahwa penetapan GSJ dan GSB untuk jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal telah diatur di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, sehingga untukjalan lingkungan perlu ditetapkan lebih lanjut; c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu di terbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Garis Sempadan Jalan (GSJ) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002,Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992,Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999,Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/2006,Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1971,Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1973,Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1974,Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1977,Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan lingkup, penetapan GSJ dan GSB, pelaksanaan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2011.
7 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2017.