PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1954

Menemukan 229 peraturan dalam 0,009 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 165 Tahun 1954
Pengesahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Propinsi Jawa Barat

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 166 Tahun 1954
Pengesahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Propinsi Jawa Barat

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 167 Tahun 1954
Pengesahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Propinsi Jawa Tengah

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 168 Tahun 1954
Jaminan Pembayaran Bunga dan Pelunasan Oleh Pemerintah Republik Indonesia

Perbankan, Lembaga Keuangan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 169 Tahun 1954
Pembebasan Untuk Penggantian Uang

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 170 Tahun 1954
Pembebanan Kepada Harijanto Penggantian Uang

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 172 Tahun 1954
Perintah Pada Menteri Keuangan Untuk Pergi ke Washington

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 173 Tahun 1954
Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Ottaw

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 174 Tahun 1954
Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 175 Tahun 1954
Pembebanan Ganti Rugi Kepada Umar Idris

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan