Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.313 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Kota Bogor Sebagai Kota Pusaka

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Kebijakan Pemerintah

Download file:

PERWALI NO. 17 TH 2015.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 11 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Gerakan Linggau Senyum (Semuanya Untuk Masyarakat) Kota Lubuklinggau

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

Perwali Nomor 11 Tahun 2015.pdf

GERakan-linggau-senyum

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, BD.2015/NO.11

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Gerakan Linggau Senyum (Semuanya Untuk Masyarakat) Kota Lubuklinggau

ABSTRAK:

Dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik diperlukan adanya suatu gerakan bersama dengan menanamkan dan mengembangkan nilai – nilai pengabdian, kepedulian, dan kebersamaan melalui gerakan LINGGAU SENYUM. Dalam rangka mewujudkan gerakan masyarakat sebagaimana dimaksud, maka diperlukan peran aparatur Pemerintah Kota Lubuklinggau dan seluruh elemen masyarakat dalam rangka percepatan pencapaian program pembangunan di Kota Lubuklinggau.
UU No.7 Tahun 2001; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.25 Tahun 2009; PERMENPANRB No.15 Tahun 2014; Perda Kota Lubuklinggau No.1 Tahun 2014; Perwali Lubuklinggau No.34 Tahun 2014.
Dalam PERWALI ini diatur mengenai Maksud dan Tujuan; Visi, Misi dan Logo; Semangat dan Prinsip LINGGAU SENYUM; Pelaksanaan; dan Penggunaan Logo LINGGAU SENYUM.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2015.
5 halaman, 1 Lampiran

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palu Nomor 11 Tahun 2015

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN WISATA PANTAI TELUK PALU KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pariwisata dan Kebudayaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERWALI NOMOR 11 TAHUN 2015.docx

Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Wisata Pantai Teluk Palu Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, BD.2015/NO.

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN WISATA PANTAI TELUK PALU KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

ABSTRAK:

bahwa perkembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Wisata Pantai Teluk Palu dewasa ini semakin kompleks baik dari segi intensitas, teknologi, kebutuhan prasarana dan sarana, maupun lingkungannya untuk mendukung fungsi kawasan strategis Teluk Palu, Kota Palu ; bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah no. 16 tahun 2011 tentang RTRW Kota Palu tahun 2010-2030 pada pasal 5, telah menetapkan peningkatan prasarana Pelabuhan Teluk Palu sebagai Pelabuhan Internasional; dan pasal 55 Kelurahan Teluk Palu merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi; bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, Dokumen RTBL ditetapkan dengan Peraturan Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palu tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pantai Teluk Palu Kota Palu, sebagai kawasan Strategis.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undangt Nomro 23 Tahun 2014 tetantang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Recana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 13);
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Wisata Pantai Teluk Palu Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
39 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 3 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Mata Pelajaran Bahasa Inggris, Budaya Pesisir, Budaya Batak Sebagai Muatan Lokal Untuk Sekolah Di Kota Sibolga

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Pendidikan

Download file:

PERWAL KOTA SIBOLGA NO. 3 TAHUN 2015.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 3 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Penetapan Kawasan jalan Ahmad Yani Sebagai Tempat Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day)

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Lalu Lintas, Jalan

Download file:

PERWALI-NO-3-TAHUN-2015-T... BEBAS KENDARAAN.pdf

PENETAPAN KAWASAN JALAN AHMAD YANI SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY)

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, BD.2015/NO.3, TBD No.3, LL kota Pontianak: 7 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Kawasan jalan Ahmad Yani Sebagai Tempat Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day)

ABSTRAK:

Bahwa untuk mendukung kegiatan masyarakat melakukan kegiatan olah raga, kegiatan lainnya, menjaga lingkungan hidup serta mengurangi polusi udara yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor di kawasan Jalan Ahmad Yani, maka setiap hari Minggu Jalan Ahmad Yani dipergunakan sebagai kawasan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day).
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 44 Tahun 1993, PP No. 41 Tahun 1999, PP No. 32 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day), dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
7 halaman, 2 halaman lampiran

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ternate Nomor 03 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

Perwali Nomor 3 Tahun 2015.pdf

uptd pelestarian cagar budaya dan permuseuman-organisasi dan tata kerja

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 03, Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2015 Nomor 216

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate

ABSTRAK:

Dalam rangka menindak lanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan untuk mewujudkan visi Kota Ternate sebagai kota wisata sejarah, maka dipandang perlu untuk membentuk UPTD Pelestarian Cagar Budaya yang secara struktural berada dibawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ternate. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate.
UU No. 11 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 1995; PP No. 38 Tahun 2007; Permendikbud No. 52 Tahun 2012; Perda Kota Ternate No. 15 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kota Ternate No. 8 Tahun 2014; Perda Kota Ternate No. 19 Tahun 2007; Perda Kota Ternate No. 13 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Walikota diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian, dan Tata Kerja.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2015.
4 Halaman.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 56 Tahun 2014

Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Yogyakarta

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pariwisata dan Kebudayaan

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Yogyakarta No. 101 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 80 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta
PERWALI Kota Yogyakarta No. 80 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Yogyakarta

Download file:

Perwali Yogyakarta No.56 ... Kota Yogyakarta.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 39 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Samarinda No. 32 Tahun 2023 tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah

Download file:

BD. Perwali No.39 Th.2014...erja ASN.Salinan.pdf

budaya kerja ASN-pengembangan

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 39, BD.2014/NO.39

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda

ABSTRAK:

a. bahwa sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan TIM yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (mindset dan budaya kerja (culture set)); b. bahwa untuk melaksanakan pengembangan nilai-nilai dasar budaya kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda di perlukan komitmen yang tinggi dan konsistensi dari seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara yang dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 81 Tahun 2010; PERMEN PAN & RB No. 39 Tahun 2012; PERDA No. 7 Tahun 2011; PERDA No. 6 Tahun 2008; PERDA No. 14 Tahun 2013; PERDA No. 15 Tahun 2013; PERDA No. 16 Tahun 2013; PERDA No. 17 Tahun 2013; PERDA No. 18 Tahun 2013; PERDA No. 1 Tahun 2014; PERWALI No. 11 Tahun 2012.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. pedoman pengembangan budaya kerja ASN Memberikan panduan dalam merencanakan, melaksanakan dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan budaya kerja. Sistematika Pedoman Pengembangan Budaya Kerja ASN terdiri dari: Bab I : Pendahuluan Bab II : Landasan Teori Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja Bab III : Langkah-Langkah Pengembangan Budaya Kerja Bab IV : Teknik Penerapan Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja Sipil Negara Bab V : Struktur Organisasi Kelompok Budaya Kerja (KBK) Aparatur Pemerintah Bab VI : Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2014.
5 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 18 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pakaian Adat Khas Kota Depok

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

18. perwal nomor 18 thn 2...depok-compressed.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 06 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

Peraturan Walikota Palopo...or 06 Tahun 2014.pdf

PELESTARIAN DAN PENGEWLAAN CAGAR BUDAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 06, LK.2014/NO.06

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 96 ayat 1 huruf ( F) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya perlu dilakukan pengaturan melalui Peraturan Walikota Palopo; b. bahwa kawasan dan cagar budaya yang dimiliki oleh Kota Palopo merupakan bagian dari kekayaan alam dan budaya bangsa Indonesia yang memiliki peran penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; c. bahwa untuk melestarikan cagar budaya, maka perlu ada pengaturan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah; d. bahwa cagar budaya berupa kawasan, benda, bangunan, struktur dan situs perlu dikelola oleh pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kawasan dan cagar budaya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Walikota Palopo tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Buda ya;
1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5168); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo tahun 2012 - 2025
MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Kota Palopo adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Palopo. 2. Walikota adalah Walikota Palopo. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo. 4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata dalam hal ini pelestarian cagar budaya. 5. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda � Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/ atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan. 6. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/ atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. 7. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/ atau tidak berdinding, dan beratap. _ 8. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/ atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. 9. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/ atau Struktur Cagar Budaya sebagai basil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. 10. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatanm dan/ atau memperlihatkan ciri ta.ta ruang yang khas. 11. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. 12. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. 13. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya. 14. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan. 15. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/ atau gangguan. 16. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan. 17. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari. 18. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang � rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/ atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya. 19. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian. 20. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. 21. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. 22. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan .� kelestariannya. 23. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/ atau badan usaha bukan berbadan hukum. BAB II ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP Pasal 2 Pelestarian Cagar Budaya berasaskan: a. Pancasila; b. Bhinneka Tunggal Ika; c. Kenusantaraan; d. Keadilan; e. Ketertiban Dan Kepastian Hukum; f. Kemanfaatan; g. Keberlanjutan; h. Partisipasi; dan i. Transparansi dan Akuntabilitas. Pasal 3 Pelestarian Cagar Budaya bertujuan: a. melestarikan warisan budaya dan warisan umat manusia; b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya; c. memperkuat kepribadian bangsa; d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan e. mempromosikan warisan budaya kepada masyarakat intemasional. Pasal 4 Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air. BAB III KRITERIA CAGAR BUDAYA Bagian Kesatu Benda, Bangunan, dan Struktur Pasal 5 Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan; dan d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Pasal 6 Benda Cagar Budaya dapat: a. berupa benda alam dan/ atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/ atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia; b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan c. merupakan kesatuan atau kelompok. Pasal 7 Bangunan Cagar Budaya dapat: a. berunsur tunggal atau banyak; dan/ atau b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam. Pasal 8 Struktur Cagar Budaya dapat: a. berunsur tunggal atau banyak; dan/ atau b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam. Bagian Kedua Situs dan Kawasan Pasal 9 Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila: a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/ atau Struktur Cagar Budaya; dan b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu. Pasal 10 Satuan Ruang Geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila: a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan; b. berupa lanskap budaya basil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun; c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun; d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas; e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil. Pasal 11 Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa � Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya. BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Tugas Pasal 12 Pemerintah Kota Palopo mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Bagian Kedua Wewenang Pasal 13 Pemerintah Kota Palopo mempunyai wewenang: a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya di Kota Palopo; b. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah; c. menghimpun data Cagar Budaya; d. menetapkan peringkat Cagar Budaya; e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya; f. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya; g. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum; h. mengelola Kawasan Cagar Budaya; i. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya; j. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan; k. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat kota; 1. menetapkan batas situs dan kawasan; dan m. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya. Pasal 14 (1) Pemerintah Kota. Palopo memfasilita.si pengelolaan Kawasan Cagar Budaya. (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial. (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Kota. Palopo. (4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Kota Palopo, dunia usaha, dan masyarakat. BABV PEMILIKAN DAN PENGUASAAN Pasal 15 (1) Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah Kota Palopo, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat. (2) Penguasaan cagar budaya tersebut pada ayat (1) meliputi benda-benda cagar budaya yang terdapat di wilayah hukum Pemerintah Kota Palopo. Pasal 16 (1) Setiap orang yang memiliki dan atau menguasai benda Cagar Budaya wajib mendaftarkan.nya kepada Pemerintah Kota Palopo untuk ditetapkan statusnya sebagai banda Cagar Budaya. (2) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya � peringkat kota., baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin W alikota. (3) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/ atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki Pemerintah Kota Palopo, dan/ atau setiap orang dapat disimpan dan/ ata.u dirawat di museum . . (4) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab pengelola museum. Pasal 17 (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketa.huinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/ atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau instansi terkait. (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/ atau dikuasainya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketa.huinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/ atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Kota Palopo. Pasal 18 Cagar Budaya yang dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya Peringkat Kata apabila memenuhi syarat: a. sebagai cagar budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kota Palopo; b. mewakili masa gaya yang khas; c. tingkat keterancamannya tinggi.; d. jenisnya sedikit; dan/ atau e. jumlahnya terbatas. Pasal 19 Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Cagar di kota Palopo dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. BAB VI BANGUNAN CAGAR BUDAYA Pasal 20 Bangunan cagar budaya Kota Palopo terdiri atas : a. Masjid Djami Tua di Kecamatan Wara Utara b. Istana Datu Luwu di Kecamatan Wara c. Kantor Pos dan Giro di Kecamatan Wara Utara d. Rumah Jabatan Wakil Walikota. di Kecamatan Wara e. Rumah Jabatan Komandan Kodim di Kecamatan Wara f. Kantor Polisi Militer (PM) di Kecamatan Wara Utara g. Kantor KODIM di Kecamatan Wara h. Gedung Balai Kota di Kecamatan Wara i. Kantor Bea Cukai Palopo di Kecamatan Wara Timur j. Eks. RSU Sawerigading Kecamatan Wara k. RSU Tentara Kecamatan Wara 1. Makam Raja-Raja Luwu Lokkoe di Kecamatan Wara Utara m. Makam Belanda di Kecamatan Wara Utara n. Kantor Veteran RI Kecamatan Wara o. Makam TalletuE di Kecamatan Wara Timur p. Makam JarraE di Kecamatan Wara Timur q. Gereja Pniel di Kecamatan Wara r. Kampus STISIPOL di Kecamatan Wara Utara s. Mess Belanda di Kecamatan Wara Barat; dan t. Benteng Portugis di Kecamatan Wara Timur u. Gedung PPSS Di Kecamatan Wara Timur v. Makam Tionghoa BAB VII STRUKTUR CAGAR BUDAYA Pasal 21 Struktur cagar budaya Kota. Palopo adalah Pulau Libukang BAB VIII PELESTARIAN Pasal 22 Pemerintah Kota Palopo atau setiap orang yang melakukan penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru. Pasal 23 (1) Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/ atau dari letak asal. (2) Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal. Pasal 24 (1) Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya Peringkat Kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan Izin Walikota. (2) Setiap orang dilarang memisahkan Cagar Budaya Peringkat Kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan Izin Walikota. Pasal 25 Setiap orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/ atau yang menguasainya. Pasal 26 Setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya peringkat kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan Izin W alikota. BAB IX PENDANAAN Pasal 27 (1) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah,Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Palopo, dan masyarakat. (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. basil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturanperundang-undangan. (3) Pemerintah Kota Palopo mengalokasikan anggaran untuk Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional. (4) Pemerintah Kota Palopo menyediakan dana cadangan untuk Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya. BABX PENGAWASAN Pasal 28 ( 1) Pemerintah Kota Palopo bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangan Daerah. (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Buda ya. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29 Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki lZ1Il wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Peraturan W alikota ini paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan ini. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang terkait pelaksanaannya ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikota Palopo. (2) Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2014.
10

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT