Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 21.289 peraturan dalam 0,08 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 246 Tahun 1960

Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Tentang Pajak Anjing

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Keppres No 246 Tahun 1960.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 250 Tahun 2018

Pencapaian Target Kinerja Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kabupaten Cilacap Tahun 2018

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perbup_Clp_2018_250.pdf

Abstrak

target-kinerja-retribusi-kebersihan

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 250, LD No.250/2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencapaian Target Kinerja Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kabupaten Cilacap Tahun 2018

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu yang besarnya ditetapkan paling tinggi sebesar 5 % (lima perseratus) dari Rencana Penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan; b. bahwa yang dimaksud kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Kepala Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pencapaian Target Kinerja Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Cilacap Tahun 2018;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Pelayanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 62); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 18);
Mengatur tentang target keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi/golongan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2018.
5 hlm

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 251 Tahun 1960

Pengesahan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat II Boyolali Tentang Pemungutan Pajak Pemotongan Hewan

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Keppres No 251 Tahun 1960.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 253 Tahun 1961

Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Aceh Utara Tentang Mengadakan Dan Memungut Pajak Kendaraan Dalam Dati II Aceh Utara

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Keppres No 253 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 254 Tahun 1961

Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Wonosobo Tentang Mengadakan Pajak Pendaftaran Perusahaan

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Keppres No 254 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 255 Tahun 1961

Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Pemalang Tentang Mengubah Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Pemalang Tentang Pajak Reklame

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Keppres No 255 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 255 Tahun 1960

Pengesahan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat II Jepara Tentang Pemungutan Pajak Pemotongan Hewan

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Keppres No 255 Tahun 1960.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 256 Tahun 1961

Pengesahan Peraturan Daerah Kotapraja Pekalongan Tentang Mengubah Untuk Ketiga Kali Peraturan Daerah Kota Besar Pekalongan Tentang Pajak Kendaraan

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Keppres No 256 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 256 Tahun 1960

Pengesahan Peraturan Daerah Untuk Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Tentang Pajak Pertunjukan

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Keppres No 256 Tahun 1960.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 257 Tahun 1961

Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Pemalang Tentang Mengubah Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Tentang Pajak Anjing

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Keppres No 257 Tahun 1961.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .