Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.328 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 92 Tahun 2020

Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan

Kepegawaian, Aparatur Negara Transportasi Darat/Laut/Udara Struktur Organisasi

Download :
PERBUP NO 92 TH 2020 TTG TUSI DISHUB_sign.pdf

Abstrak

Struktur Organisasi-Kepegawaian, Aparatur Negara- Transportasi Darat/Laut/Udara

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 92, BD 2020/92

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, Dan bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
34 halaman.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 93 Tahun 1965

Pengendalian Lalu Lintas Muatan Antar Pulau

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 114 Tahun 1967 tentang Pembubaran Biro Perkapalan Indonesia Dan Badan Pengendalian Lalu Lintas Muatan Antar Pulau Serta Pembentukan Badan Angkatan Laut

Download :
Keppres No 93 Tahun 1965.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2015

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhub No. 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal

Mengubah :

Permenhub No. 53 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal
Permenhub No. 60 Tahun 2014 tentang Penyeleggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal

Download :
PM_93_Tahun_2015.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 93 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mengubah :

PERPRES No. 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung

Download :
Perpres Nomor 93 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Percepatan - Penyelenggaraan - Prasarana - Sarana - Kereta Cepat - Jakarta - Bandung - perubahan

2021

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 93, LN.2021/No.232, jdih.setneg.go.id : 11 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung

ABSTRAK:

Dalam rangka percepatan penyelesaian pembangunan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung diperlukan penguatan terhadap konsorsium BUMN dan penyesuaian terhadap skema pendanaan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; dan Perpres Nomor 107 Tahun 2015.
Perpres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 107 Tahun 2015. Dalam rangka percepatan penyelesaian pembangunan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung, pemerintah menugaskan kepada konsorsium BUMN yang dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Konsorsium BUMN tersebut terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (Persero); PT Wijaya Karya (Persero) Tbk; PT Jasa Marga (Persero) Tbk; dan PT Perkebunan Nusantara VIII, yang diwujudkan dalam bentuk perusahaan patungan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2021.
Perpres ini mengubah Perpres Nomor 107 Tahun 2015.
Pendanaan dalam rangka percepatan penyelesaian pembangunan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung bersumber dari: 1) penerbitan obligasi oleh konsorsium BUMN atau perusahaan patungan; 2) pinjaman konsorsium BUMN atau perusahaan patungan; dan/atau pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 93 Tahun 2015

Tim Penilai Proyek Kereta Api Jakarta - Bandung

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERPRES No. 102 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tim Penilai Proyek Kereta Api Cepat Jakarta - Bandung

Download :
Perpres Nomor 93 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permenhub No. 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut
Permenhub No. 24 Tahun 2017 tentang Pencabutan Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Pengusahaan Angkutan Laut, Keagenan Kapal, Pengusahaan Bongkar Muat dan Badan Usaha Pelabuhan
Permenhub No. 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut

Download :
pm_93_tahun_2013.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 93 Tahun 2020

Ketentuan Kendaraan Bermotor Umum Yang Digunakan Untuk Angkutan Orang Dalam Wilayah Kabupaten Kuningan

Transportasi Darat/Laut/Udara

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 93, BD 2020/93

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Kendaraan Bermotor Umum Yang Digunakan Untuk Angkutan Orang Dalam Wilayah Kabupaten Kuningan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menunjang kelancaran aktivitas masyarakat diberbagai sektor, di selenggarakan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum diwilayah kabupaten kuningan, Dan untuk menjaga kelangsungan usaha dan kelancaran dalam pelayanannya , perlu diatur ketentuan tentang kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk angkutan orang dengan peraturan bupati kuningan, dan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan peraturan bupati kuningan tentang ketentuan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk angkutan orang dalam wilayah kabupaten kuningan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, Peraturan Menteri perhubungan Nomor PM.98 Tahun 2013, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM .46 Tahun 2014, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.117 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018.
Ketentuan umum,Kelaikan dan batas Usia Kendaraan, Peremajaan atau Penggantian dan Tukar Posisi Kendaraan, Identitas dan Fasilitas Kendaraan, Pembina dan Pengawasan, dan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2020.
9 halaman

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2014

Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
PM_93_Tahun_2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2016

Program Keselamatan Penerbangan Nasional

Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mencabut :

Permenhub No. 8 Tahun 2010 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional

Download :
PM_93_TAHUN_2016.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 1961

Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1960 Tentang "Badan Muatan Indonesia"

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 25 Tahun 1960 tentang Badan Muatan Indonesia

Download :
pp no 094 tahun 1961.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 1965.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1961.