PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

Menemukan 22.004 peraturan dalam 0,108 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 29 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan