PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.178 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 219/PMK.07/2020
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
COVID-19 / Corona
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya
Mengubah
  1. PMK No. 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
  2. PMK No. 145/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
Download file:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara COVID-19 / Corona
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenkumham No. 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 43 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Hak Asasi Manusia Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita COVID-19 / Corona
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenkumham No. 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
  2. Permenkumham No. 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Download file:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Kewarganegaraan dan Imigrasi COVID-19 / Corona
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 19 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Mencabut
  1. Permenkumham No. 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat
Download file:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Kewarganegaraan dan Imigrasi COVID-19 / Corona
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Mencabut
  1. Permenkumham No. 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
Download file:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Hak Asasi Manusia Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita COVID-19 / Corona
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Mengubah
  1. Permenkumham No. 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Download file:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Hak Asasi Manusia Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita COVID-19 / Corona
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
  2. Permenkumham No. 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Download file:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Perizinan, Pelayanan Publik COVID-19 / Corona
Download file:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Kewarganegaraan dan Imigrasi COVID-19 / Corona
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
Mencabut
  1. Permenkumham No. 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa
  2. Permenkumham No. 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona
Download file:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Hak Asasi Manusia Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita COVID-19 / Corona
Download file:

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan