PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 6.627 peraturan dalam 0,009 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 212 Tahun 1965
• Berlaku mulai 59 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 110 Tahun 1965
• Berlaku mulai 59 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 347 Tahun 1964
• Berlaku mulai 59 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 182 Tahun 1964
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mengubah
  1. KEPPRES No. 70 Tahun 1964 tentang Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 175 Tahun 1964
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 71 Tahun 1964
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan Kebijakan Pemerintah
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 9 Tahun 1964
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 169 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Kebijakan Pemerintah
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 69 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan