Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 20.018 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman Cipta Kerja

Status Peraturan

Mengubah

PERPRES No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Download file:

Perpres Nomor 12 Tahun 2021.pdf

Pengadaan - Barang/Jasa - Pemerintah - PERUBAHAN

2021

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 12, LN.2021/No.63, jdih.setneg.go.id : 47 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

ABSTRAK:

Untuk penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kemudahan berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penyesuaian ketentuan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018.
Perpres ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Beberapa perubahan yang diatur dalam Perpres ini antara lain dalam Pasal 65 yang mengatur mengenai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang wajib mengalokasikan anggaran minimal 40% untuk usaha kecil dan koperasi dari total anggaran belanja barang/jasa. Selain itu, perubahan juga dilakukan pada Pasal 66 yang mengatur mengenai Kewajiban penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen). Beberapa pasal juga telah diubah sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 ini.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 123 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Perpres Nomor 123 Tahun2020.pdf

Petunjuk Teknis - Dana Alokasi Khusus - DAK Fisik - Tahun Anggaran - 2021

2020

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 123, LN.2020/No.309, jdih.setkab.go.id : 19 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
Perpres ini mengatur mengenai petunjuk teknis pengelolaan DAK Fisik tahun anggaran 2021. DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Fisik terdiri atas dua jenis, yaitu DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan. Pengelolaan DAK Fisik di daerah meliputi persiapan teknis, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan dan evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Lampiran: 160 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 132 Tahun 1968

• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan APBN Tahun 1968

Abstrak

APBN Standar/Pedoman

Download file:

Keppres No 132 Tahun 1968.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 25 Tahun 1965

Pedoman Penggunaan Gelora Loka Yayasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno

Abstrak

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

KEPPRES No. 4 Tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 119 Tahun 1964

• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu

Pokok-Pokok Organisasi Dan Pedoman Kerja Administratif Departemen Kejaksaan Republik Indonesia

Abstrak

Struktur Organisasi Standar/Pedoman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 26 Tahun 1963

• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu

Pedoman Penggunaan Wisma Warta Yayasan Gelora Bung Karno

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Keppres No 26 Tahun 1963.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 19 Tahun 1963

• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu

Pedoman Tata Kerja Sekretariat Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Keppres No 19 Tahun 1963.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 151 Tahun 1954

Pengesahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Propinsi Jawa Tengah

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Keppres No.151 Tahun 1954.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 191 Tahun 1951

Pengesahan Pedoman Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Keppres No.191 Tahun 1951.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1989

• Berlaku mulai 35 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat

Abstrak

Standar/Pedoman Pengawasan/Audit Internal

Download file:

Inpres Nomor 1 Tahun 1989.pdf

Pedoman - Pengawasan Melekat

1989

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 1, LL : 3 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat

ABSTRAK:

Dalam rangka upaya meningkatkan dayaguna dan hasilguna pelaksanaan pengawasan melekat dilingkungan setiap instansi Pemerintah, dipandang perlu untuk melakukan langkah-langkah yang lebih konkrit agar dalam REPELITA V dapat lebih terasa perwujudan Aparatur Pemerintah yang semakin bersih dan berwibawa.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; Inpres Nomor 15 Tahun 1983; dan Inpres Nomor 2 Tahun 1988.
Inpres ini berisi instruksi untuk meningkatkan dan menyempurnakan pelaksanaan pengawasan melekat sesuai dengan tugas pokok fungsi, rencana, dan program kerja dari masing-masing instansi/unit kerja.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 1989.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1968.