Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1976

Menemukan 92 peraturan dalam 0,007 detik

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 1976
Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua) Tahun 1976/1977

Pendidikan

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1976
Pegawai Negeri Yang Menjadi Pejabat Negara

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 No. 63) Tentang Kedudukan Pegawai Negeri Selama Menjalankan Sesuatu Kewajiban Negara di luar Lingkungan Jabatan yang dipangkunya
  2. PP No. 37 Tahun 1956 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 63 Tahun 1952)
  3. PP No. 41 Tahun 1952 tentang Kedudukan Pegawai Negeri Selama Menjalankan Sesuatu Kewajiban Negera Diluar Lingkungan Jabatan Yang Dipangkunya.
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 4 Tahun 1976
Mengesahkan "Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The German Socialist Federal Republic of Yugoslavia on The Consolidation of Indonesia's Debts To Yugoslavia" di Jakarta

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak
Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1976
Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Mengubah :
  1. UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  2. UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
Abstrak
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1976
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976

APBN

Status Peraturan
Mengubah :
  1. UU No. 1 Tahun 1975 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 5 Tahun 1976
Pembentukan Otorita Pengembangan Serta Badan Pembina Pusat Listrik Tenaga Air dan Peleburan Aluminium Asahan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 73 Tahun 2018 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1976
Formasi Pegawai Negeri Sipil

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
Mencabut :
  1. PP No. 59 Tahun 1951 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Tetap
Abstrak
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 5 Tahun 1976
Bantuan Pembangunan Desa
Abstrak
Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1976
Pengesahan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 6 Tahun 1976
Mengesahkan "Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Polish People's Republic"

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan