PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1975

Menemukan 81 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1975
Pembentukan Kota Administratip Bitung

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 4 Tahun 1975
PENGUASAAN UNIT THAMES TRADER
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 1975
Perubahan untuk Keenam Kali Peraturan Daerah Rumah Sakit Umum dan Balai Pengobatan Daerah Kabupaten Purbalingga

Kesehatan

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Peraturan Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Pengobatan di Balai Pengobatan Daerah tanggal 8 Mei 1962
  2. Peraturan Daerah tanggal 18 Juli 1974
Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1975
Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Mencabut :
  1. PP No. 36 Tahun 1972 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1975
Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Diubah dengan :
  1. UU No. 5 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985
  2. UU No. 2 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975
Mengubah :
  1. UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 5 Tahun 1975
Mengesahkan Agreement Establishing The Islamic Development Bank di Jeddah

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 1975
Perubahan untuk Keenam Kali Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pemotongan Ternak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pemotongan Ternak tanggal 11 Juli 1955
  2. Peraturan Daerah tanggal 18 Juli 1974 diundangkan pada tanggal 14 Desember 1974
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 1975
Mengubah Untuk Ketiga Kalinya Peraturan Pasar Daerah Kabupaten Rembang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1975
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Keuangan Daerah, Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Daerah

APBD

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Mencabut :
  1. PP No. 48 Tahun 1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan