Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2017

Menemukan 20.618 peraturan dalam 0,1 detik

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata di Badan Korodinasi Penanaman Modal
Abstrak
Pariwisata dan Kebudayaan
Download file:
PERMENPAREKRAF NO. 4 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu PIntu Bidang Pariwisata di Badan Koordinasi Penanaman Modal
Abstrak
Pariwisata dan Kebudayaan
Download file:
PERMENPAREKRAF NO. 3 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pedoman Tempat Penyelenggaraan Kegiatan (Venue) Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran
Abstrak
Pariwisata dan Kebudayaan
Download file:
PERMENPAREKRAF NO. 2 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata
Abstrak
Pariwisata dan Kebudayaan
Download file:
PERMENPAREKRAF NO. 1 TAHUN 2017.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal
Abstrak
Ketenagakerjaan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan
Mencabut
  1. Permenaker Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Permenaker Nomor 9 Tahun 2017
Download file:
Kemnaker No. 22 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Haria Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah
Abstrak
Asuransi Kesehatan Ketenagakerjaan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua
Mengubah
  1. Permenaker No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah
Download file:
Kemnaker No. 21 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pelaksanaan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018
Abstrak
APBD APBN Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Download file:
Kemnaker No. 20 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020
Diubah dengan
  1. Permenaker No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan
  2. Permenaker No. 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan
Mencabut
  1. Permenaker No. 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan
  2. Permenaker Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan
Download file:
Kemnaker No. 19 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan
Abstrak
Ketenagakerjaan Standar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenaker No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan
Mencabut
  1. Permenakertrans Nomor PER.14/MEN/IV/2006 tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan di Perusahaan
Download file:
Kemnaker No. 18 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Standar/Pedoman Gratifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 22 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi bagi Pegawai dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan
Mengubah
  1. Permenaker No. 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan
Download file:
Kemnaker No. 17 Tahun 2017.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan