a.bahwa peraturan-peraturan penerbangan yang berlaku di wilayahRepublik Indonesia pada saat ini tidak memenuhi lagi kebutuhanpenerbangan di Republik Indonesia;
b.bahwa berhubung dengan itu perlu dicabut "Luchtvaart-besluit1932" dan "Luchtvaart ordonnantic 1934" dan diganti denganundang-undang baru.
pasal 142 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia
BAB I.TENTANG ISTILAH-ISTILAH DALAM UNDANG-UNDANG INI
BAB II.PENERBANGAN.
BAB III.PENDAFTARAN DAN KEBANGSAANPESAWAT-PESAWAT UDARA
BAB IV.SURAT TANDA KELAIKAN DAN KECAKAPAN TERBANG
BAB V.LARANGAN TERBANG
BAB VI.PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN HUKUMAN PIDANA
BAB VII.DEWAN PENERBANGAN.
BAB VIII.KETENTUAN PERALIHAN.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1958.
"Luchtvaart besluit 1932 (Staatsblad 1933 No. 118) dan "Luchtvaartordonnantic 1934" (Staatsblad 1934 No. 205, sebagaimana telahdiubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad 1942 No. 36)
-
21
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 83 Tahun 2022
PERUBAHAN - KEEMPAT - ATAS - PERWAL - KOTA - BANDUNG - NOMOR - 1120 - TAHUN - 2017 - TENTANG - PENGOPERASIAN - TARIF - SEWA - SEPEDA - BIKE - SHARING
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 83, BD 2022/83
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1120 Tahun 2017 Tentang Pengoperasian Dan
Tarif Sewa Sepeda Bike Sharing
ABSTRAK:
Bahwa pengoperasian dan tarif sewa bike sharing telah ditetapkan dengan Perwal Nomor 1120 Tahun 2017, namun dalam perkembangannya terdapat beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan, sehingga perlu dilakukan perubahan dan perlu ditetapkan Perwal tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1120 Tahun 2017 tentang Pengoperasian dan Tarif Sewa Sepeda Bike Sharing
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.22 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; Permenhub Nomor PM 45 Tahun 2020; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda No.16 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kota Bandung No.13 Tahun 2020; Perwal No.572 Tahun 2010; Perwal No.1175 Tahun 2015; Perwal No.802 Tahun 2018; Perwal No.69 Tahun 2020
Peraturan ini mengubah beberapa kententuan, yaitu mengubah ketentuan Pasal 1 dan Pasal 18
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2022.
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaTransportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Dicabut dengan :
Permenhub No. 58 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 No 83; https://jdih.pasuruankab.go.id/hukum/detail/peraturan-bupati-pasuruan-nomor-83-tahun-2023-tentang-perubahan-atas-peraturan-bupati-pasuruan-nomor-104-tahun-2019-tentang-penyelenggaraan-angkutan-sekolah-gratis-di-kabupaten-pasuruan.html
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 104 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS DI KABUPATEN PASURUAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan penyediaan angkutan sekolah gratis yang dilakukan dengan mekanisme elektronik di Kabupaten Pasuruan, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 104 Tahun 2019 Penyelenggaran Angkutan Sekolah Gratis di Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 2 Tahun 1965 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmcnntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagarmana telah dmbah beberapa kali terakhrr dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemennt.ah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndoneera Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
8 Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagjan Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Pmpinsr, dan Pcmerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Namur 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4737);
9, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lmtas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5468);
10. Pcraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pcngelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
I I. Peraturan Pcmerintah Nomor 74 Tahun 2014 ten tang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor260);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Btdang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 6642);
13 Peraturan Presrden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 330);
14. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 77 Tahun 2020 tcntang Pedoman TcknisPengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dal.am Negen Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) scbagaimana telah diubah deng,m Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Senta Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157;
16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republlk Indonesia Nomor 19 t.ahun 2016 tentang Pedoman Pengclolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menten Perhubungan Repubhk Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan;
18. Peraturan Menten Perhubungan Repubhk Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek,
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagrumana drubah pada Peraturan Daerah Kabupatcn Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retnbusi lzin Trayek,
22. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 104 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Angkutan Sekolah Gratis di Kabupaten Pasuruan.
Ketentuan dalam Pasal 9 Peraruran Bupati Pasuruan Nomor 104 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Angkutan Sekolah Gratis diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2023.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Menyelenggarakan Prasarana dan Sarana Kereta Api Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Jalur Lingkar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2011.
Permenhub No. 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome)
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 83, BN.2017/No.1295, jdih.dephub.go.id : 4 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 84, BN.2017/No.1384, jdih.dephub.go.id : 5 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 147 (Civil Aviation Safety Regulations Part 147) Organisasi Pusat Pelatihan Perawatan Pesawat Udara (Aircraft Maintenance Training Organization) Edisi 1 Amandemen 0 (Edition 1 Amendment 0)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 84 Tahun 2017
TARIF ANGKUTAN PENYEBRANGAN YANG BEROPERASI DI WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BD.355/2017, TLD 2017, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 13 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan Penyebrangan Yang Beroperasi Di Wilayah Kabupaten Maluku Tengah
ABSTRAK:
Bahwa dengan beroperasinya Pelabuhan Penyeberangan Waai dan Ina Marina serta penambahan lintasan pelayanan angkutan penyeberangan Ina Marina – Hunimua, maka perlu dilakukan penetapan tarif. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyesuaian dan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan yang beroperasi di wilayah Maluku Tengah belum mengatur tarif pada lintasan baru, sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 20 Tahun 2010; PP No. 79 Tahun 2013; PERMENHUB No. PM 104 Tahun 2017; KEPMENHUB No. 58 Tahun 2003; PERDAKABMALTENG No. 45 Tahun 2008; PERDAKABMALTENG No. 04 Tahun 2016; PERBUPMALTENG No. 12 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Mekanisme Penetapan dan Evaluasi Tarif dan Pembagian Golongan Kendaraan Angkutan Penyeberangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2017.
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyesuaian dan Penetapan Tarif Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Barang yang Beroperasi di Wilayah Kabupaten Maluku Tengah.
13 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
