Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 358 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2008

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

Teritorial Indonesia

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

Download :
PP 37 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2002

Hak Dan Kewajiban Kapal Dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan

Perikanan dan Kelautan Teritorial Indonesia

Download :
PP No.37 TH 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2017

Batas Daerah Kabupaten Kapuas Dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2020

Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia

Teritorial Indonesia Transportasi Darat/Laut/Udara Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Mencabut :

Permenhub No. 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 180 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia
Permenhub No. 180 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem Pasawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia

Download :
PM_37_TAHUN_2020.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2002

Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

Teritorial Indonesia

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

Download :
PP No.38 TH 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2017

Batas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Dengan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendagri No. 53 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah

Download :
PERMENDAGRI Nomor 38 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2017

Batas Daerah Kabupaten Katingan Dengan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
PERMENDAGRI Nomor 39 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 2022

Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku

Perikanan dan Kelautan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Teritorial Indonesia

Abstrak

Rencana - Zonasi - Kawasan - Antarwilayah - Laut maluku

2022

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 40, LN.2022/No.72, jdih.setneg.go.id: 81 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku

ABSTRAK:

Untuk menyelenggarakan perencanaan zonasi kawasan laut berupa rencana zonasi kawasan antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Pasal 48 PP Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, perlu menetapkan Perpres tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 32 Tahun 2014; dan PP Nomor 32 Tahun 2019.
Perpres ini mengatur mengenai Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku yang mempunyai cakupan wilayah meliputi wilayah perairan dan wilayah yuridiksi di Laut Maluku. Wilayah perairan di Laut Maluku meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Sedangkan wilayah yuridiksi meliputi zona tambahan, zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan landas kontinen. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku berperan sebagai alat operasionalisasi dari rencana tata ruang wilayah nasional serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di kawasan antarwilayah Laut Maluku.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2022.
Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Perpres ini mulai berlaku. Peninjauan kembali Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
Lampiran: Lampiran I sd Lampiran VI

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 40 Tahun 2017

Batas Daerah Kabupaten Lamandau Dengan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
PERMENDAGRI Nomor 40Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1980

Pembentukan Kecamatan-Kecamatan Guguk Panjang, Mandiangin Koto Selayan Dan Aur Birugo Tigo Baleh Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
PP NO 40 TH 1980.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2017.