Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2017

Menemukan 20.619 peraturan dalam 0,106 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 140 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 140 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 139 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Minahasa Dengan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 139 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 138 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perizinan, Pelayanan Publik Kebijakan Pemerintah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 138 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 137 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERMENDAGRI No. 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
  2. Pasal 72 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 137 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 136 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2018
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 136 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 135 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
Abstrak
Arsip Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 135 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 134 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi
Status Peraturan
Mengubah
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 134 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 133 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Abstrak
APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permendagri No. 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Diubah dengan
  1. PERMENDAGRI No. 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 749), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 823)
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 133 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 132 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Kementerian Dalam Negeri
Abstrak
APBN Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Kementerian Dalam Negeri
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 132 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 131 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan Dan Batas Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 131 Tahun 2017.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan