PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2019

Menemukan 20.229 peraturan dalam 0,096 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERMENDAGRI No. 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 69 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 68 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 63 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan