Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Pasal 9 ayat (4) Pasal 11 ayat(4) Pasal 15 ayat (4) Pasal 22 ayat (3) Pasal 25 ayat (4) Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Perda No. 6 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Perbup tentang peraturan pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 4 tahun 1968; UU No. 1 Tahun 1974 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 87 Tahun 2014; Perda Kab. Karawang No. 14 tahun 2016 sebagaiamana telah diubah dengan Perda Kab. Karawang No. 11 Tahun 2021; Perda Kab. Karawang No. 6 Tahun 2018; Perbup Karawang No. 65 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Perencanaan, fasilitas, Peran Serta Masyarakat, Lembaga, Sistem Informasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2023.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 341 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan menjamin dan melindungi anak dan hak hak nya agar tumbuh dalam rangka menjapai tujuan perlindungan diperlukan adanya sebuah gerakan dari jaringan kelompok warga pada tingkat masyarakat berdasarkan keputusa Presiden No. 36 Tahun 1990 maka perlu menetapkan Perbup tentang perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2022; Perda Kab. Karawang No. 4 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kebijakan Penguatan Dan Pengembangan PATBM, Tujuan Pelaksanaan PATBN, Azas Dan Ruang Lingkup, Penyelenggaraan PATBM,Penanganan Korban Kekerasan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2023.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 342 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak
ABSTRAK:
Bahwa setiap anak mempunyai hak hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak hak anak berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b dan huruf e Perda kab. Karawang No. 4 Tahun 2016; maka perlu menetapkan Perbup tentang Kec. layak anak dan desa /kelurahan layak anak.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 20114 sebagaiamana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023; Peremn Pemberdayaab Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2022; Perda Kab. Karawang No. 4 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang ketentuan Umum, Indokator Kecamatan Layak Anak Dan Indikator Desa Kelurahan Layak Anak, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2023.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 396 Tahun 2023
rencana - aksi - daerah - pengembangan - kabupaten - layak - anak
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 396, BD 2023/396
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Tahun 2023-2027
ABSTRAK:
Bahwa kabupaten Layak Anak merupakan sistem Pembangunan satu wilayah administrasi yang mensinergikan Komitmen dan Sumber daya Pemerintahan dengan ditetapkan Kabupaten Karawang sebagai salah satu Wilayah kerja pengembanagan modal Kabupaten Layak Anak berdasarkan katentuan Pasal 8 ayat (2) Perpres No. 25 Tahun 2021 maka perlu menetapkan Perbup tentang rencana aksi daerah pengembanagan Kab. Layak Anak Kab. Karawang tahun 2023-2027.
Dasar Hukum Peraturan Ini Adalah Uu No. 14 Tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan UU NO. 4 tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1979;Uu No. 20 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Uu No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 25 Tahun 2021; Permen pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2022; Perda kab. Karawang No. 4 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Visi Dan Misi, rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak, Mekanisme Dan Pemantauan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak , Dan Ketentaun Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2023.
18 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 661 Tahun 2016
standar pelayanan-bidang layanan terpadu-perempuan dan anak
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 897, BD.2011/No.38 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia; bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan; bahwa perempuan dan anak yang mengalami kekerasan belum mendapatkan pelayanan yang memadai sehingga diperlukan pelayanan minimal yang dibutuhkan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 171 Tahun 2009
Peraturan ini memuat Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2011.
15 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 1556 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40.1, BD 2022 Nomor 40.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan memberdayakan serta memperkuat
institusi keluarga perlu dilakukan melalui upaya
optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga
Berkualitas di Daerah; b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2022, Bupati berkewajiban menyusun kebijakan dan
menetapkan langkah-langkah yang terintegrasi dan
konvergen dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga
Berkualitas;
Dasar Hukum:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014
Materi Pokok:
KETENTUAN UMUM ,
PEMBENTUKAN KAMPUNG KB ,
KLASIFIKASI DAN OPTIMALISASI KAMPUNG KB ,
PENDANAAN ,
PELAPORAN ,
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2022.
Halaman: 10 hlm, Lampiran: 17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 13.a Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Potong Pele Stunting di Bumi Saka Mese Nusa.
ABSTRAK:
Bahwa prevalensi stunting pada balita di kabupaten Seram Bagian Barat masih tergolong cukup tinggi sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas pembangunan manusia. Stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil dan anak balita, untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan stunting melalui intervensi paling menentukan pada Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait. Berdasarkan pertimbangan tersebut terkait Komitmen Pencegahan dan Penurunan Stunting Di Bumi Saka Mese Nusa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Potong Pele Stunting di Bumi Saka Mese Nusa.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 tahun 2019; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/1/2010; Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/X1/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Potong Pele Stunting di Bumi Saka Mese Nusa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 5.1 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan dan Penanganan Pornografi bagi Anak
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mencegah dampak negatif pembuatan dan penyebarluasan pornografi di tengah kehidupan dan tatanan masyarakat yang berdampak pada psikologis dan sosial terutama pada anak-anak, perlu melakukan perlindungan melalui pencegahan dan penanganan pornografi bagi anak; b. bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan Pornografi bagi Anak;
Dasar Hukum peraturan ini : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008; 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011; 12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012; 13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014; 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018; 15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018; 16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017; 18. Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2018;
Materi Pokok : Pencegahan Pornografi Bagi Anak, Penanganan Pornografi Bagi Anak, Pemulihan Pornografi Bagi Anak, Kelembagaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi, Peran Serta, Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan, Pembiayaan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2020.
Jumlah Halaman : 14 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
