Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturTelekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Bandung No. 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Radio Pemerintah Kabupaten pada Dinas Komunikasi dan Informatika
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Perda No.9 Tahun 2016 Pasal 19 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu dibentuk Perbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Radio Pemerintah Kabupaten pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.8 Tahun 2016; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Radio Pemerintah Kabupaten pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketetuan Umum, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kelompok Jabatan Fungsional, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2016.
Peraturan yang Diubah: UU No.23 Tahun 2014; Peraturan yang Dicabut: Perbup Kutai Kartanegara No.2 Tahun 2013.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 77 Tahun 2016
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, BD.2016/No. 77 Seri D Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor14 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Penggunaan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
bahwa untuk melindungi informasi dari risiko
kebocoran data, modifikasi data, pemalsuan data,
dan penyangkalan terhadap data yang
ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik
milik pemerintah dalam pelaksanaan sistem
pemerintahan berbasis elektronik (e-government)
diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan
andal;
bahwa diperlukan suatu teknologi pengamanan
melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik
yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan
sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan
kerahasiaan, integritas data, otentikasi data, dan
anti penyangkalan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang
Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bekasi;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 , Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 80 Tahun 20 12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29
Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6
Tahun 2016, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6
Tahun 2016, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15
Tahun 2016, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7
Tahun 2017, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10
Tahun 2017, Peraturan Bupati Bekasi Nomor 64 Tahun 2016
Terdiri dari 29 pasal, 4 Bab yaitu Ketentuan Umum, Tata Kelola Penggunaan Sertifikat Elektronik, Pembiayaan, Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
mengatur mengenai Tata Kelola Penggunaan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 77, BN.2017/No.1293, jdih.dephub.go.id : 6 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perizinan Lisensi dan Rating Personel Operasi Pesawat Udara dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (Sistem Online)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 78 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Perda No.9 Tahun 2016 Pasal 19 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu dibentuk Perbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.8 Tahun 2016; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketetuan Umum, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kelompok Jabatan Fungsional, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2016.
Peraturan yang Diubah: UU No.23 Tahun 2014; Peraturan yang Dicabut: Perbup Kutai Kartanegara No.2 Tahun 2012; Perbup Kutai Kartanegara No.116 Tahun 2012.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 78 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat, dan mengoptimalkan pendapatan daerah
serta transparasi pelaporan pajak yang dibayar sendiri
oleh Wajib Pajak (self assessment) sebagaimana diatur
dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah, perlu dilakukan pengawasan
terhadap kegiatan transaksi usaha Wajib Pajak yang
dilaksanakan melalui Implementasi Sistem Informasi
Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak
secara online;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data
Transaksi Wajib Pajak secara Online;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;
Di Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang:
Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak secara Online
yang terdiri dari:
Ketentuan Umum,
Maksud Dan Tujuan,
Sistem Informasi Manajemen Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online,
Hak, Kewajiban, Dan Larangan,
Sistem Online E-Local Tax,
Pelaporan Data Transaksi Usaha,
Monitoring Dan Evaluasi, dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2022.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak secara On-line dicabut.
22 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
