Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 885 peraturan dalam 0,006 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 51 Tahun 2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi Yang Diajukan Oleh Presiden
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Keppres Nomor 51 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 16 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pembentukan Kejaksaan Negeri Martapura Dan Kejaksaan Negeri Selat Panjang
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Download file:
Keppres Nomor 16 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pembentukan Kejaksaan Negeri Bungku, Kejaksaan Negeri Pangururan, Kejaksaan Negeri Dataran Hunipopu, Kejaksaan Negeri Kwandang, Kejaksaan Negeri Gunung Tua, Dan Kejaksaan Negeri Morotai Selatan
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Download file:
Keppres Nomor 11 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 6 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong Dan Pengadilan Negeri Merauke
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Download file:
Keppres Nomor 06 Tahun 2014.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 31 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perselisihan Yang Tidak Diserahkan Penyelesaiannya Pada Yurisdiksi International Centre For Settlement Of Invesment Disputes
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan
Download file:
Keppres 31 2012.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 30 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Penunjukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Untuk Menjadi Pihak Dalam Proses Arbitrase International Centre For Settlement Of Invesment Disputes Terkait Gugatan Churchill Mining
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan
Download file:
Keppres 30 2012.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pembentukan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Kejaksaan Negeri Lima Puluh, Dan Kejaksaan Negeri Boroko
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Download file:
Keppres 2 2012.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Gresik
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Download file:
Kepres_no_29_2011.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Download file:
Kepres_no_18_2011.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pembentukan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Pengadilan Agama Kota Banjar, Pengadilan Agama Amurang, Pengadilan Agama Marisa, Pengadilan Agama Parigi, Pengadilan Agama Andoolo, Pengadilan Agama Pasarwajo, Mahkamah Syar' Iyah Simpang Tiga Redelong, Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, Pengadilan Agama Mentok, Pengadilan Agama Lebong, Pengadilan Agama Batu Licin, Pengadilan Agama Taliwang, Pengadilan Agama Labuan Bajo, Pengadilan Agama Nunukan, Dan Pengadilan Agama Arso
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Download file:
KEPPRES No.3 TH 2011.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan