Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 19.252 peraturan dalam 0,094 detik

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Abstrak
Pendidikan Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Diubah dengan
  1. Permen Ristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Download file:
Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Abstrak
Struktur Organisasi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permen Ristekdikti No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Download file:
Permenristekdikti Nomor 17 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Statuta Politeknik Negeri Bali
Abstrak
Struktur Organisasi Standar/Pedoman
Download file:
Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Panduan Dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Abstrak
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman
Download file:
Permenristekdikti Nomor 14 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Statuta Universitas Tadulako
Abstrak
Struktur Organisasi Standar/Pedoman
Download file:
Permenristekdikti Nomor 8 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Statuta Universitas Lampung
Abstrak
Struktur Organisasi Standar/Pedoman
Download file:
Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permen Agraria/Kepala BPN No. 16 Tahun 2015 tentang Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara Untuk Pengembangan Peternakan
  2. Permen Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar
  3. Permen Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar
  4. Permen Agraria/Kepala BPN No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar
Download file:
Nomor 20 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permen Agraria/Kepala BPN No. 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Perpanjangan Jangka Waktu Pembayaran Uang Pemasukan Kepada Negara dalam rangka Pemberian Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Haknya
  3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara, dan Hak Pengelolaan
  4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah
Mencabut sebagian
  1. Permen Agraria/Kepala BPN No. 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha
    Mencabut ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan Pemberian, Perpanjangan dan Pembaruan Hak Guna Usaha
Download file:
Nomor 18 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permen Agraria/Kepala BPN No. 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota
Download file:
Nomor 14 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman
Download file:
Nomor 8 Tahun 2021.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan