tugas - fungsi - dan - tata - kerja - unsur - organisasi - satuan - polisi - pamong - praja
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD 2014/ No.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 maka perlu diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Uu No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 TRahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 40 Tahun 2010; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Permendagri No. 40 Tahun 2011; Permendagri No. 40 Tahun 2011; Perbup Pangandaran No. 1 Tahun 2013; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2014.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 26 Tahun 2014
Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat desa agar lebih berdaya guna dan
berhasil guna, perlu didukung oleh organisasi dan tata kerja
pemerintah desa;
bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Bupati
Kudus Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang meliputi Organisasi, Tugas, Wewenang, Hak, Dan Kewajiban Kepala Desa, Tugas Dan Fungsi Perangkat Desa, Hubungan Kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dicabut.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 26 Tahun 2014
tugas pokok dan fungsi badan pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal daerah kabupaten gorontalo utara
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2014/No.208
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah serta untuk lebih memaksimalkan fungsi dan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta Peraturan Ekonomi Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.45 Tahun 2008; Permendagri No.24 Tahun 2006; Permendagri No.56 Tahun 2010; Perda No.8 Tahun 2014; Perda No.9 Tahun 2014; Perda No.18 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang tugas pokok dan fungsi badan pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal daerah kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang susunan organisasi, kedudukan tugas dan fungsi, tata kerja, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2014.
Terdiri dari 17 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 25 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi staf ahli bupati sesuai dinamika pemerintahan, pembangunan dan kemasyrakatan, perlu penyesuaian dan penyempurnaan terhadap peraturan bupati sanggau nomor 6 tahun 2012 tentang tugas dan fungsi staff ahli bupati;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.9 Tahun 2003, PP No.79 Tahun 2005, PP No.41 Tahun 2007, Permendagri No.57 Tahun 2007, Permendagri No1 Tahun 2014, Perda No.12 Tahun 2007, Perda Sanggau No.18 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur Tentang: Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Bidang Tugas Staff Ahli Bupati, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2014.
Peraturan ini memiliki 6 halaman dan 5 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 25 Tahun 2014
PERBUP Kab. Karawang No. 67 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Karawang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu
ABSTRAK:
sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 10), perlu menyusun tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu dalam bentuk peraturan bupati,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu.
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 ;Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 ;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ;Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.03/I/0516/2013 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4
Tahun 2008 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu, Dengan Sistematika Sebagai Berikut;
1.Ketentuan Umum
2.Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. ANDI ABDURRAHMAN NOR
3.Tata Kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2014.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 25 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kecamatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2014.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
