PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 20.049 peraturan dalam 0,111 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.07/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Standar/Pedoman
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 240/PMK.07/2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
APBN Standar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 28/PMK.07/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.07/2011 Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 71/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72/PMK.07/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Standar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 206/PMK.07/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 209/PMK.07/2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
APBN Standar/Pedoman
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.03/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Perpajakan Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 186/PMK.03/2022 tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak
Diubah dengan
  1. PMK No. 21/PMK.011/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Keria Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak
  2. PMK No. 135/PMK.011/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak
Mencabut
  1. KMK No. 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Standar/Pedoman
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 216/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Standar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 42/PMK.07/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/Pmk.07/2010 Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan