PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 549 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Arsip PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 63 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Arsip Nasional Republik Indonesia
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan
Mengubah
  1. PP No. 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Pariwisata dan Kebudayaan PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 41 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata
Mencabut
  1. PP No. 44 Tahun 2001 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2004
• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu
PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 19 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama
Diubah dengan
  1. PP No. 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama
Mencabut
  1. PP No. 51 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2004
• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu
PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 18 Tahun 2001 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Urusan Logistik
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2004
• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu
PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 50 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Taraf Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2004
• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu
PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 48 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian
Mengubah
  1. PP No. 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2004
• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 75 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Download file:

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan