Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 19.252 peraturan dalam 0,097 detik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 129 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pedoman Penyusunan Perjanjian Tingkat Layanan (Service Level Agreement) Dalam Pemberian Layanan Kepada Pengguna Jasa Bandar Udara
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 41 Tahun 2023 tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara
Download file:
PM_129_TAHUN_2015.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 126 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
Abstrak
Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenhub No. 91 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
  2. Permenhub No. 59 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
  3. Permenhub No. 51 Tahun 2014 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
Download file:
PM_126_TAHUN_2015.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2013 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian
Mengubah
  1. Permenhub No. 62 Tahun 2013 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara
Download file:
PM_122_Tahun_2015.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 120 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keselamatan Transportasi Darat dan Sub Bidang Transportasi Perkotaan
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 46 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020
Mencabut
  1. Permenhub No. 81 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keselamatan Transportasi Darat
Download file:
PM_120_Tahun_2015.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 119 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut
Abstrak
Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenhub No. 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut
Download file:
PM_119_Tahun_2015.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 (Civil Aviation Safety Regulation Part 176) tentang Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara (Search And Rescue)
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenhub Nomor 55 Tahun 2011
Download file:
PM_115_TAHUN_2015.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 107 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (Certification and Operating Requirements: Domestic, Flag, and Supplemental Air Carriers)
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. Permenhub No. 33 Tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 119 tentang Sertifikasi Pengoperasian Pesawat Udara untuk Kegiatan Angkutan Udara
Diubah dengan
  1. Permenhub No. 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (Certification And Operating Requirements: Domestic, Flag And Supplemental Air Carriers)
  2. Permenhub No. 41 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (Certification And Operating Requirements: Domestic, Flag And Supplemental Air Carriers)
Mengubah
  1. Permenhub No. 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (Certification and Operating Requirements: Domestic, Flag, and Supplemental Air Carriers)
  2. Permenhub No. 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (Certification and Operating Requirements: Domestic, Flag, and Supplemental Air Carriers)
Download file:
PM_107_TAHUN_2015.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 99 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tangerang
Abstrak
Pendidikan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 54 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 99 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tangerang
Download file:
PM_99_Tahun_2015.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21 (Civil Aviation Safety Regulations Part 21) tentang Prosedur Sertifikasi untuk Produk dan Bagian-Bagiannya (Certification Procedures For Product And Parts)
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenhub Nomor KM 13 tahun 2008
Download file:
PM_98_TAHUN_2015.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Abstrak
Lalu Lintas, Jalan Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Kepmenhub Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan
Download file:
PM_96_Tahun_2015.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan