Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 100, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No. 100
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa, maka
Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa
perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati
Pati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014
tentang Alokasi Dana Desa.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Neagara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014
tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 9) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor
12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Nomor 138);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015
tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 85);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa
(Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 13).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Atas Perbup Pati Nomor 13 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 101 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari Bantuan
Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kelancaran
pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
adanya Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Bupati Brebes Nomor 076 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sasaran, sumber dan besaran dana, pengorganisasian, mekanisme penyaluran, pencairan, penggunaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 099 Tahun 2016
14 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 101 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN SARANA BANTU PENEMUAN KEMBALI ARSIP STATIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
ABSTRAK:
Dalam rangka menjamin ketersediaan
arsip statis untuk berbagai kepentingan
kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan,
pengembangan ilmu pengetahuan serta
penyebaran informasi arsip statis serta
menindaklanjuti Peraturan Kepala Arsip
Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
2011, maka perlu ditetapkan Peraturan Wali
Kota Sukabumi tentang Pedoman Penyusunan
Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5
Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9
Tahun 2016.
Ketentuan ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan
Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Sukabumi. Terdiri atas 5 Bab dan 5 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2019.
41 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 101 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, telah ditetapkan Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan dan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja serta
Eselonisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b di atas perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang pedoman tugas, fungsi, dan tata
kerja Setda Kabupaten Bandung;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 94 Tahun 2021
Terdiri dari 70 pasal, 8 bab yaitu ketentuan umum, tugas pokok, fungsi dan sub tugas, pengoordinasi, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2021.
mengatur mengenai pedoman tugas, fungsi, dan tata kerja sekretariat daerah
72 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 101 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a, Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu adanya Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran; dalam menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak dapat ditetapkan oleh Bendahara Pengeluaran, sehingga perlu dilakukan Perubahan terhadap PERBUP Kabupaten Kutai Kartanegara No.29 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu membentuk PERBUP Kutai Kartanegara tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.29 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 1997; UU No.19 Tahun 1997; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; PP No.91 Tahun 2010; Perda No.11 Tahun 2008; Perda No.2 Tahun 2011.
Untuk Wajib Pajak yang menganut Sistem Self Assesment. Dispenda atau pejabat yang ditunjuk dan atau Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan dengan mengeluarkan SKPD. SKPD yang diterbitkan meliputi : a. SKPDKB; b. SKPDKBT; c. SKPDLB; d. SKPDN. Bentuk SKPD akan ditetapkan kemudian oleh Dispenda.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2012.
Peraturan yang Diubah: UU No.32 Tahun 2004;
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Selatan Nomor 101 Tahun 2022
PEDOMAN – PELAKSANAAN – JAMINAN – KESEHATAN – KEPALA – DESA – DI – KABUPATEN – NIAS – SELATAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 101, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 101
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Kepala Desa Di Kabupaten Nias Selatan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa disebutkan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa Memperoleh Manfaat Pemeliharaan Kesehatan Dan Perlindungan Melalui Jaminan Kesehatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 7 Tahun 2021, dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2021.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, KEPESERTAAN DAN IURAN, MASA JAMINAN KESEHATAN, MEKANISME PEMBAYARAN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2022.
6 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 101 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan
daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa
keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat
pada ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu
adanya acuan operasional dalam perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar
pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna, dan
berhasil guna, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan
dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
219 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 101 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 101, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 101
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kab.Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa
agar
perencErnaan
dan
pelaksanaan
Perubahan
Anggaran
Pendapatan
dan Belanja Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan
Tahun Anggaran
2022 dapat berjalan
lebih
efisien dan efektif,
perlu
menetapkan
Standar
Biaya
Umum
Pemerintah Daerah;
bahwa berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf
a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Standar
Biaya
Umum
Perubahan Anggaran Pendapatan
dan
Belanja
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Tahun Anggaran 2022.
Pasal 18
(6)
Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan
Negara
yang
Bersih dan
Bebas
dari
Korupsi,
Kolusi
dan
Nepotisme
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun
1999
Nomor
75, Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor
3851);
Undang-Undang
Nomor
4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan
Kabupaten
Konawe Selatan
di
Provinsi Sulawesi
Tenggara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2003
Nomor 24,
Tambahan
Lembaran
Negara
Nomor
a2671;
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun 2003
tentang
Keuangan
Negara
(Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2003
Nomor
47, Tambahan
l,embaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
a2861;
Undang-Undang
Nomor
1 Tahun
2OO4
tentang
Perbendaharaan
Negara
(l,embaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2OO4
Nomor
5,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
3a55);
Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2OO4
tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan
dan
Tanggung
Jawab
Keuangan
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2oo4
Nomor
66,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4400); 7.
Undang-Undang
Nomor
25 Tahun
2AO4
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2OO4 Nomor 104,
Tambahan
l.embaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor aa2l);
8. Undang-Undang
Nomor 17
Tahun
2OO7
tentang Rencana
Pembangunan
Jangka Panjang
(RPJP)
Nasional Tahun
2AO5-2O25
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2OO7
Nomor
33,
Tambahan
I-embaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor aTOOl;
9. Undang-Undang
Nomor
L2 Tahun
2}ll
tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
20tl Nomor
82, Tambahan
Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor
52341
sebagaimana
telah diubah
dengan
Undang-Undang
Nomor
15 Tahun
2019
tentang
Perubahan
atas
Undang-Undang Nomor 12
Tahun
2}ll tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2Ol9 Nomor
183, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
6398);
10.
Undang-Undang Nomor
23
Tahun
2Ol4
tentang
Pemerintahan
Daerah
(l,embaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2OL4
Nomor
244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor
5587), sebagaimana telah diubah
beberapa
kali
terakhir
dengan Undang-Undang Nomor
9
Tahun
2015 tentang
Perubahan Kedua
Atas
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2Ol4
tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor
58,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2016
Nomor
5679);
1 1. Undang-Undang Nomor 1
Tahun
2022 tentang
Hubungan
Keuangan
antara
Pemerintah Pusat
dan
Pemerintah Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2022
Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
67571;
12.
Peraturan Pemerintah Nomor
39
Tahun
2006 tentang
Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2006
Nomor
96);
13. Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan
Daerah Kabupaten Kota,
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2OO7
Nomor
82);
14. Peraturan
Pemerintah Nomor
71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2010
Nomor 123,
Tarnbahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan
Pemerintah Nomor
17
Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi
Proses
Perencanaan
dan
Penganggaran
Pembangunan
Nasional
(Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2Ol7
Nomor 105,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 6065); 16. Peraturan
Pemerintah
Nomor 12
Tahun
2olg
tentang
Keuangan
Daerah (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2Ol9
Nomor
42,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
63221;
17. Peraturan
Presiden
Nomor
33
Tahun
2o2o
tentang
Standar
Harga
Satuan Regional (Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2O2O Nomor
57);
18. Peraturan Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
64
Tahun
2013 tentang
Standart
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pada Pemerintah
Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol3 Nomor
]a25);
19. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor
80 tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun
2Ol5
Nomor
20361
sebagaimana telah diubah
dengan
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120
tahun 2018
tentang
Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri
Nomor
80 tahun
2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 157);
20.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang
Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 1781);
2l.Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2O2I tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022
(Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun
2O2l
Nomor 926);
22.Peraturan
Menteri Keuangan
Nomor
60/PMK.O2
12A21
Standar
Biaya Masukan
Tahun Anggaran
2022
(Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2O2l
Nomor 658);
23.
Peraturan
Daerah Kabupaten
Konawe Selatan
Nomor
10
Tahun
2AO7
tentang
Urusan
Pemerintahan
Yang
Menjadi
Kewenangan
Pemerintahan
Kabupaten
Konawe Selatan
(Lembaran Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan
Tahun 2OO7
Nomor
10);
24.
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan
Nomor 8
Tahun
2016
tentang
Pembentukan
dan
Susunan
Perangkat
Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan
(l,embaran Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun 2OL6
Nomor 8)
sebagaimana
telah
diubah
beberapa
kali
terakhir
dengan
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor
1 Tahun
2022 tentang
Perubahan
Ketiga atas
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor 8
Tahun
2OL6
tentang
Pembentukan
dan
Susunan
Perangkat
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan
Tahun 2022
Nomor
1);
25.
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor
3
Tahun
2O2l
tentang
Pokok-Pokok
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun
202l
Nomor 3); 26.
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Konawe
selatan Nomor
16
Tahun
2O2t tentang
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun
Anggaran
2022
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun
2O2l
Nomor 16);
2T.Peraturan
Bupati
Konawe
selatan
Nomor
28 Tahun
2ot7
tentang
Pengelompokan
Kemampuan
Keuangan
Daerah
Kabupaten
Konawe
selatan (Berita
Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan
Tahun
2OL7
Nomor
28);
28. Peraturan
Bupati
Konawe
Selatan
Nomor
9 Tahun
2a18 tentang
sistem
Transaksi
Non Tunai
Dalam Penerimaan
dan Pengeluaran
Daerah
Dalam
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
(Berita
Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan
Tahun
2018
Nomor 9).
BAB I
KETENTUAN
UMUM BAB II
STANDAR
BIAYA UMUM BAB III
KETENTUAN
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2022.
Peraturan Bupati
Konawe Selatan Nomor 46 Tahun 2021
tentang Standar Biaya
Umum
(SBU)
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan Tahun Anggaran 2022
(Berita
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan Tahun 2022
Nomor 46)
47 hal
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 101 Tahun 2018
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 101, BN.2018/No.1541, peraturan.go.id : 9 hlm.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 101 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3)
dan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18
tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang
Standar
Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut dan Besaran
Kompensasi
Kelompok Pakar
atau Tim Ahli
Alat
Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor
9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
9
Tahun 2017.
Materi pokok : Pakaian Dinas dan Atribut, Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
Jumlah halaman : 5 HLM, Penjelasan : 2 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat