Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Masyarakat Kota Sukabumi Dalam Rangka Implementasi Program Kartu Cerdas Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya menekan angka putus
sekolah dan dalam rangka menuntaskan wajib
belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun di
Kota Sukabumi, Pemerintah Kota Sukabumi
menyelenggarakan pemberian beasiswa bagi
masyarakat Kota Sukabumi dalam rangka
implementasi Program Kartu Cerdas Tahun
Anggaran 2014; bahwa untuk kelancaran dan tertib
administrasi dalam implementasi Program
Kartu Cerdas sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka perlu ditetapkan pedoman
pemberian beasiswa ditetapkan dimaksud
yang dengan Peraturan Walikota
Sukabumi;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pedoman pemberian beasiswa bagi masyarakat Kota Sukabumi dalam rangka implementasi Program Kartu Cerdas Tahun Anggaran 2014.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2014.
40 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 20 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana teknis Badan Solo Technopark pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota SUrakarta, memberikan fleksibilitas dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai non PNS berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; bahwa agar pengelolaan sumber daya manusia pada UPT Solo Technopark dapat lebih efektif, efisien baik secara kuantitatif dan kualitatif maka perlu adanya pegawai yang berasal dari non PNS; bahwa berdasarkan pertimbanagn sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perwali tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non PNS dan Pejabat Pengelola BLUD UPT Solo Technopark pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta;
UU No 16 tahun 1950; UU No 13 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 tahun 2014; PP No 41 Tahun 2007; Permendagri No 61 Tahun 2007; PermenPAN No )ER/02/M.PAN/1/2007; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang asas, maksud dan tujuan, pegawai non PNS, pengadaan pegawai Non PNS, hak dan kewajiban, pejabat pengelola, pengangkatan pejabat pengelola, persyaratan pejabat pengelola, pemberhentian pejabat pengelola, sanksi, anggaran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2014.
16 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan hubungan kerjasama
luar negeri dan tertib administrasi perjalanan dinas ke
luar negeri bagi pejabat/pegawai di lingkungan
Pemerintah Kota Surakarta dan pimpinan serta anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta perlu
dilakukan penataan dan pengaturan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Surakarta tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke
Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan
Pemerintah Kota Surakarta Dan Pimpinan Serta Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kegiatan perjalanan dinas luar negeri, dokumen perjalanan dinas luar negeri, tata cara administrasi perjalanan dinas ke luar negeri, pembiayaan, pelaporan, pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2014.
17 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekalongan Tahun 2014
ABSTRAK:
bahwa agar penenmaan peserta d1dik baru pada
Sekolah dapat dilakukan secara objektif, akuntabel,
transparan dan tidak diskriminatif, diperlukan sebuah
pedoman; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Penerimaan Peserta Didlk Baru di Kota
Pekalongan Tahun 2014;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup, tujuan, prinsip dan azas, penyelenggaraan, penetapan sekolah penyelenggara PPDB, persyaratan peserta didik baru, jumlah peserta didik dalam rombongan belajar, PPDB sistem real time online, PPDB non sistem real time online, biaya, pengumuman hasil seleksi PPDB, daftar ulang, penerimaan peserta didik pindahan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2014.
12 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2015
ABSTRAK:
bahwa guna memberikan pedoman dalam perencanaan
dan pelaksanaan kegiatan, pemeliharaan, pengadaan dan
honorarium yang didasarkan pada harga pasaran yang
berlaku secara umum maka perlu menyusun Standarisasi
Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan
Honorarium Tahun 2015; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota
Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penggunaan patokan harga satuan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2014.
396 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2014
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Disiplin Bidang Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
bahwa setiap warga negara berhak dan memperoleh jaminan
konstitusi (constitutional guarantee) untuk hidup dan
memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat untuk
tumbuh dan berkembang; bahwa untuk mewujudkan lingkungan hidup sebagairnana
dimaksud pada hurnf a, perlu membudayakan gerakan
disiplin dibidang lingkungan hidup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pedoman Disiplin Bidang Lingkungan
Hidup;
PasaJ 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud, tujuan, sasaran dan ruang lingkup, disiplin pengelolaan sampah, disiplin pengelolaan limbah, disiplin penghijauan, pengawasan dan pembinaan, sanksi, peran serta.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2014.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2014
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
PERWALI Kota Bekasi No. 26A Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas Tahun 2014
PERWALI Kota Bekasi No. 114 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI
PERWALI Kota Bekasi No. 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Pemerintah Kota Bekasi
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Pemerintah Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Di Kota Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2014.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
