PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 249.344 peraturan dalam 0,31 detik

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi
Download file:
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 8 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pangan, Pertanian dan Peternakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. INPRES No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah
Download file:
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Download file:
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Kewarganegaraan dan Imigrasi
Download file:
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 5 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pangan, Pertanian dan Peternakan Kebijakan Pemerintah
Download file:
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Download file:
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Kewarganegaraan dan Imigrasi
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Perbankan, Lembaga Keuangan Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Perpajakan
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan