PMK No. 93/PMK.04/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai
PMK No. 30/PMK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 Tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Atau Importir Barang Kena Cukai Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai
PMK No. 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Atau Importir Barang Kena Cukai Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai
ABSTRAK:
- Bahwa ketentuan mengenai penundaan pembayaran cukai untuk pengusaha pabrik
atau importir barang kena cukai yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan
pita cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017
tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang
Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 93/PMK.04/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha
Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara
Pelekatan Pita Cukai. Untuk lebih memberikan kepastian hukum dan meningkatkan
pelayanan di bidang cukai, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7A ayat (9)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang
Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76, TLN No.
3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 7 Tahun 2021 (LN
Tahun 2021 No. 246, TLN No. 6736), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN
No. 4916), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI
118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Penundaan Pembayaran Cukai yang selanjutnya disebut Penundaan adalah
kemudahan pembayaran dalam bentuk penangguhan pembayaran cukai tanpa dikenai
bunga. Penundaan dapat diberikan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir yang
melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan Pita Cukai. Penundaan diberikan
dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pemesanan Pita Cukai, untuk
Pengusaha Pabrik; 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemesanan Pita Cukai, untuk
Importir; atau 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pemesanan Pita Cukai
untuk Pengusaha Pabrik yang: berada di dalam sentra atau kawasan tempat
pemusatan kegiatan industri barang kena cukai sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai sentra industri barang kena cukai atau
kawasan industri barang kena cukai; atau telah mengekspor barang kena cukai yang
jumlahnya lebih besar dari jumlah barang kena cukai yang dijual di dalam negeri
selama 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran berjalan. Pengusaha Pabrik atau
Importir dapat diberikan Penundaan dengan persyaratan tidak sedang mempunyai
tunggakan utang cukai, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau
bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan atau mendapatkan
Pengangsuran; selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir tidak mendapatkan
Surat Teguran; dan memiliki konfirmasi status wajib pajak dengan status valid. Untuk
mendapatkan Penundaan, Pengusaha Pabrik atau Importir harus mengajukan
permohonan pemberian Penundaan dilengkapi dengan perhitungan Pagu Penundaan
kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A dan huruf B yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau
Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita
Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 650) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
93/PMK.04/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau
Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita
Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 798), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku
65 HLM, Lampiran halaman 27 s.d. 65
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 155/PMK.04/2022
Ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.04/2008 tentang Impor Atau Ekspor Tenaga Listrik, Barang Cair, atau Gas Melalui Transmisi atau Saluran Pipa
PMK No. 218/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak dalam rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.010/2017
PMK No. 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor
Diubah dengan :
PMK No. 17/PMK.010/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
PMK No. 17/PMK.010/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
Mengubah :
PMK No. 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 161/PMK.010/2010
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2010.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.04/2012
PMK No. 35 tentang Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal dan/atau Deklarasi Asal Barang dalam rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional Pasal 9 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan huruf b, ayat (7). huruf a, ayat (9) huruf a dan huruf b, Pasal 23, Lampiran huruf B angka Romawi I angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5); Lampiran huruf B angka Romawi II angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5), Lampiran huruf B angka Romawi III angka 1 huruf a angka 2) dan angka 4), dan Lampiran huruf B angka Romawi IV angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.04/2021
Diubah dengan :
PMK No. 47 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.04/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
Mencabut :
ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan skema Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) sebagailnana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nmnor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 l 7 Non1or 1980) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nmnor 985)
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
ABSTRAK:
Untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kegiatan kepabeanan atas
impor barang dari Jepang guna mengakomodasi dinamika Persetujuan antara Republik Indonesia dan
Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi, perlu melakukan penyempumaan terhadap Permenkeu RI
229/PMK.04/2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI
124/PMK.04/2019 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2006
Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945,UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana
telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4661), UU 39 Tahun 2008 (LN
Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), Perpres RI 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.74), Perpres RI 57 Tahun
2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).
- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang
berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN). Besaran tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dalamPeraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalamrangka Persetujuan
antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi. Untuk dapat rnenggunakan
Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalamPasal 2, Importir wajib:menyerahkan lembar asli SKA Form
JIEPA, mencantumkan kode fasilitas Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu
Kemitraan Ekonomi pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara benar, dan mencantumkan nomor
referensi dan tanggal SKA Form JIEPA pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara benar. Pejabat Bea
dan Cukai di Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap SKA Form JIEPA untuk pengenaan Tarif
Preferensi.Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan Verification Visit
jika jawaban atas Permintaan Retroactive Check sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diragukan
kebenarannya, dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/
atau keabsahan SKA Form JIEPA. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala
Kantor Pelayanan Utama. Bea dan Cukai melakukan monitoring dan/atau evaluasi terhadap pemanfaatan
SKA Form JIEPA di wilayah kerja masing-masing secara periodik. Barang impor yang berasal dari Negara
Anggota pengekspor dengan nilai Cost Insurance Freight(CIF) tidak melebihi US$200.00, dapat dikenakan
Tarif Preferensi tanpa harus melampirkan SKA Form JIEPA. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Menteri
dapat menetapkan prosedur pemberian Tarif Preferensi. Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku
terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabeannya telah mendapat nomor dan tanggal
pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean terhitung sejak tanggal
berlakunya Peraturan Menteri ini.
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2021.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk
atas barang impor berdasarkan skema Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)
sebagaimana diatur dalamPermenkeu RI 229/PMK.04/2017 (BNTahun 20 l 7 Nomor 1980) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 124/PMK.04/2019 (BN Tahun 2019 Nomor
985), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
69 HLM, Lampiran: halaman 35-69
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.010/2017
PMK No. 44/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area)
Mengubah :
PMK No. 28/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2017.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.07/2010
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/2010 Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2010.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 253/PMK.04/2011
PMK No. 161/PMK.04/2018 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor
Diubah dengan :
PMK No. 177/PMK.04/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor
Mencabut :
PMK No. 15/PMK.011/2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya
PMK No. 37/PMK.04/2005 tentang Tata Cara Pengembalian Bea Masuk Dan/Atau Cukai Yang Telah Dibayar Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 253/PMK.04/2011, BN 2011/ NO 942; PERATURAN.GO.ID : 18 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
