Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 172 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Standar/Pedoman Gratifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen KKP No. 12 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Mencabut

Permen KKP No. 27/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengendaliam Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Download file:

Permen KKP Nomor 44 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Teknis Pengendaliam Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Perikanan dan Kelautan Gratifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen KKP No. 44/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Mencabut

Permen KKP No. 20/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Download file:

Permen KKP Nomor 27 Tahun 2014.pdf

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Gratifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen KKP No. 27/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengendaliam Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Download file:

Permen KKP Nomor 20 Tahun 2013.pdf

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemneterian Energi dan Sumber Daya Mineral

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Gratifikasi

Status Peraturan

Mencabut

Permen ESDM No. 37 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Download file:

Permen ESDM No. 3 Tahun 2021.pdf

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Sistem Pengendalian Intern Gratifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen ESDM No. 3 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemneterian Energi dan Sumber Daya Mineral

Download file:

Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2014.pdf

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pengendalian Gratifikasi

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Sistem Pengendalian Intern Gratifikasi

Status Peraturan

Mencabut

Permen PUPR No. 14/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Download file:

PermenPUPR2.pdf

GRATIFIKASI

2022

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 2, BN.2022/No.10, jdih.pu.go.id : 17 hlm

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pengendalian Gratifikasi

ABSTRAK:

bahwa untuk penguatan pengawasan dalam pengendalian gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta guna memenuhi kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai pelaporan gratifikasi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu diganti dan bahwa pengendalian gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu mengacu kepada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
UUD 1945 Pasal 17ayat (3); UU No.39Tahun 2008; Perpres No. 27 Tahun 2020; Permen PUPRNo.13 Tahun 2020; dan Permen PUPR No.16 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Permen PUPR No.26 Tahun 2020
Dalam Permenini diatur mengenaipengendalian gratifikasibahwasetiap pegawai dan penyelenggara negara wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.Setiap pegawai dan penyelenggara negara dilarang memberikan Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

CATATAN:

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2022.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 665), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
17 HLM

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2016 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Gratifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen PUPR No. 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi

Mencabut

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/SE/M/2014 tentang Pengendalian Gratifikasi Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pekerjaan Umum

Download file:

PermenPUPR14-2016.zip

Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2016.pdf

Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Gratifikasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menag No. 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama

Download file:

Permenag Nomor 23 Tahun 2021.pdf

PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KEMENTERIAN AGAMA

2021

Peraturan Menteri Agama NO. 23, BN. 2021 No. 1225 / www.peraturan.go.id

Peraturan Menteri Agama tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, perlu adanya upaya pengendalian gratifikasi secara sistematis, terstruktur, komprehensif, terintegrasi, dan akuntabel; b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851; 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1494); 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
1. ketentuan umum 2. kewajiban pegawai dan kategori gratifikasi 3. Unit pengendalian gratifikasi 4. Pelaporan gratifikasi 5. Penanganan laporan gratifikasi dan laporan hasil penanganan oleh unit pengendalian gratifikasi satuan kerja dan unit pelaksana teknis 6. penetapan status kepemilikan gratifikasi 7. penyerahan gratifikasi 8. hak dan perlindungan pelapor 9. pemantauan dan evaluasi 10.

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2021.
Mencabut Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1530)
23 halaman

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Gratifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Menag No. 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama

Mencabut

Peraturan Menag No. 24 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama

Download file:

Permenag Nomor 34 Tahun 2019.pdf

Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Gratifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Menag No. 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama

Download file:

Permenag Nomor 24 Tahun 2015.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT