Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.423 peraturan dalam 0,006 detik

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Percepatan Pambangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang Dikawasan Perbatasan

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Teritorial Indonesia

Download file:

Inpres No. 1 Tahun 2019-.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Inpres Nomor 1 Tahun 2016.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Teritorial Indonesia

Download file:

Inpres Nomor 6 Tahun 2015.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2002

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kebijakan Pemerintah

Download file:

Inpres0072002.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 13 Tahun 1983

• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu

Penjadwalan Kembali Proyek-Proyek Pembangunan yang Pembiayaannya Menggunakan Devisa Negara atau Kredit Komersial Luar Negeri

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Inpres Nomor 13 Tahun 1983.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 1983

• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu

Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten Tahun 1983/1984

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Lalu Lintas, Jalan

Download file:

Inpres Nomor 11 Tahun 1983.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 13 Tahun 1976

• Berlaku mulai 48 tahun yang lalu

Pengembangan Wilayah Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (Jabotabek)

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download file:

Inpres Nomor 13 Tahun 1976.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2012

Download file:

2024peraturandaerah-4.pdf

bangunan gedung

2024

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2024/NOMOR.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung

ABSTRAK:

bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah dilaksanakan sesuai dengan asas otonomi yang bertujuan memberikan pengayoman dan memajukan kesejahteraan Masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan; bahwa untuk menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya, penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dilaksanakan secara tertib, guna terwujudnya Bangunan Gedung yang fungsional, andal, menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan arsitektur lokal, diperlukan pengaturan tentang Bangunan Gedung; bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung belum cukup mengatur tentang prasarana Bangunan Gedung, Standar Teknis Bangunan Gedung serta penyesuaian pengaturan perizinan sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Fungsi dan Klasifikasi Gedung, Standar Teknis Bangunan Gedung, Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Peran Masyarakat, Pembinaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2024.
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2018 dicabut.
258 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Bangunan Gedung

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2015

Download file:

2024pd3322003.pdf

bangunan gedung

2024

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2024/NOMOR.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bangunan Gedung

ABSTRAK:

bahwa Bangunan Gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam perwujudan produktivitas dan jati diri manusia, sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan bangunan gedung; bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dilakukan secara tertib, baik secara administratif maupun secara teknis, agar terwujud Bangunan Gedung yang fungsional, handal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna atau masyarakat, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya; bahwa dalam upaya mewujudkan penyelenggaraanBangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan tentang Bangunan Gedung; bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung, Standar Teknis Bangunan Gedung, Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Peran Masyarakat, Pembinaan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2024.
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2015 dicabut.
90 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Pembinaan Jasa Konstruksi

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2015

Download file:

2024pd3308002.pdf

jasa konstruksi

2024

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2024/NOMOR.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembinaan Jasa Konstruksi

ABSTRAK:

bahwa demi mewujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, pembangunan di Daerah memerlukan dukungan penyelenggaraan jasa konstruksi; bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi dilaksanakan melalui fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah, serta pembinaan jasa konstruksi untuk mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan; bahwa setelah diubahnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang diperlukan dasar hukum di daerah sebagai bentuk kepastian hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembinaan Jasa Konstruksi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembinaan Jasa Konstruksi, Tim Pembina Jasa Konstruksi, Partisipasi Masyarakat, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2024.
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2015 dicabut.
13 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2019.