Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2006

Menemukan 1.919 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 41 Tahun 2006

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2006

APBD

Download :
PERDA Bone Bolango No 41 th 2006 ttg Perubahan APBD T.A 2006.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 41, LD.2006/No.41

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2006

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk perkembangan kebijakan umum APBD.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Bone Bolango ini adalah UU No.18 Tahun 1997; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Thaun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.75 Tahun 2005; Kepres No.74 Tahun 2001; Kepres No.80 Tahun 2003.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2006.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 41 Tahun 2006

Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pemalang

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah air Minum Kabupaten Pemalang

Download :
Perbup Pemalang No 41 Tahun 2006.pdf

Abstrak

Tarif Air Minum

2006

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2006/NO.41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pemalang

ABSTRAK:

bahwa sehubungan semakin meningkatnya biaya operasional dan pemeliharaan sarana penyediaan air minum sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak maupun tingkat inflasi sehingga berdampak pada kenaikan harga barang kebutuhan Perusahaan Daerah Air Minwn Kabupaten Pemalang, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Tarif Air Minun Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum menyebutkan bahwa tarif jasa pelayanan air minum ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui Dewan Pengawas; bahwa berdasarkan Surat Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pemalang tanggal 24 Pebruari 2006 Nomor: 690/ 062/11/2006 perihal Usulan Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pemalang dan berkaitan dengan usulan tersebut telah disetujui oleh Badan Pengawas dengan surat persetujuan tanggal 2 Mei 2006 Nomor : 690/1099/EK, perihal Penyesuaian Tarif PDAM Kabupaten Pemalang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas maka perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998; Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2003;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kelompok Pelanggan Bab III Tarif Air Minum Bab IV Biaya Bab V Hak dan Kewajiban Bab VI Larangan Bab VII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2006.
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah air Minum Kabupaten Pemalang dicabut.
13 halaman

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2006

Tunjangan Jabatan Fungsional Agen

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 48 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen

Mencabut :

KEPPRES No. 13 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen

Download :
PERPRES No.41 TH 2006.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2006

Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, Dan Orang Asing

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan

Download :
PP_no_41_th_2006.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Download :
PP_no_42_th_2006.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2006

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tahun 2006 Di Kabupaten Barito Utara

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Pergub 42 tahun 2006.PDF

Abstrak

upah

2006

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 42, BD. 2006/43

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tahun 2006 Di Kabupaten Barito Utara

ABSTRAK:

A. Bahwa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Di Kabupaten Barito Utara Sangat Penting Artinya Untuk Mendorong Peningkatan Peran Serta Pekerja Dalam Pelaksanaan Proses Produksi Melalui Mekanisme Penetapan Upah Minimum; B, Bahwa Kondisi Perekonomian Pada Saat Ini Memungkinkan Untuk Mewujudkan Penetapan Upah Yang Lebih Realistis Sesuai Dengan Kondisi Daerah, Sehingga Perlu Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Yqang Mengacu Kepada Kebutuhan Hidup Minimum (KHM).
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999; Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP- 226/MEN/2000; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2000; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 2005.
Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tahun 2006 di Kabupaten Barito Utara, Dengan Rincian Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Peraturan Ini.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2006.
3 Halaman

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 2006

Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 49 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

Mencabut :

KEPPRES No. 24 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Dan Polisi Kehutanan

Download :
PERPRES No.42 TH 2006.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 42 Tahun 2006

Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang

Arsip

Download :
416160501-perbup-no-42-tahun-2006.pdf

Abstrak

arsip - retensi

2006

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, LD.2006/No.33 Seri E Nomor 28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang

ABSTRAK:

bahwa Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.4/73/KEP/08/1994 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diubah; bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Peraturan Bupati Magelang tentang Jadwal Retensi Arsip;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2004; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2006.
2 hal

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 43 Tahun 2006

Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 50 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama

Mencabut :

KEPPRES No. 113 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama

Download :
PERPRES No.43 TH 2006.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2006

Perizinan Reaktor Nuklir

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir Dan Pemanfaatan Bahan Nuklir

Download :
PP_no_43_th_2006.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2006

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2006.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2007. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.