Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, BD Kota Bukittinggi Tahun 2020 No. 52
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
UU No. 9 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 2 Tahun 2012, PP No. 27 Tahun 2014 , PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 70 Tahun 2015, PP No. 12 Tahun 2017 , PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 32 Tahun 2014, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Permendagri No. 54 Tahun 2017, Permendagri No. 62 Tahun 2017, Permendagri No. 33 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2019, Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 35 Tahun 2020
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.996.015.381.339,00 berkurang sebesar Rp.(112.301.095.957,90) sehingga menjadi Rp. 883.714.285.381,10
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020.
797 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Izin Reklame Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelaksanaan Bidang Perizinan Umum, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur Izin Reklame Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor27 Tahun 1959; UU Nomor 18 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 65 Tahun 2001; Permendagri Nomor 24 Tahun 2006; PermenPAN Nomor PER/21/M.PAN/ll/2008; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2011; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Perbup Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016; Perbup Barito Kuala Nomor 53 tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur Standar Operasional Prosedur Izin Reklame Kabupaten Barito Kuala, yang memuat Ketentuan Umum; Standar Operating Prosedur (SOP) Izin Reklame; Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2020.
7 halaman; Lampiran 2 halaman.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020
STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
2020
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 52, BN.2020/NO.752, jdih.menpan.go.id : 7 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menyelenggarakan manajemen karier
berbasis sistem merit dan meningkatkan profesionalitas
Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan
Barang/Jasa, serta untuk mengembangkan kompetensi
dan kinerja dalam pelaksanaan tugas Jabatan
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, perlu
menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang /Jasa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tentang Standar Kompetensi Jabatan
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);
mengatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan, Kategori dan Jenjang Jabatan Fungsional;
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2020.
37 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian sasaran, indikator sasaran, program, indikator program dan perubahan target capaian pada Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 perlu dilakukan penyesuaian; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 86 Tahun 2017; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 90 Tahun 2019; 6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007; 7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017
Mengubah Lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020.
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022
Jumlah Halaman : 4 HLM; Lampiran : 52 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa guna menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara, serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal maka Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu menerapkan Standar Pelayanan Minimal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018, Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, penerapan standar pelayanan minimal, integritas standar pelayanan minimal dalam dokumen perencanaan, tim penerapan standar minimal, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, pengendalian dan pelaporan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2020.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menyesuaikan subjek Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang terdapat pada Master Jabatan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, belum diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sehingga perlu dilakukan perubahan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016.
Peraturan Bupati mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
4 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 52 Tahun 2020
PENDIDIKAN GRATIS - SMA NEGERI - SMK NEGERI - SEKOLAH KHUSUS NEGERI
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 52, BD Tahun 2020 No. 53
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pendidikan Gratis Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Dan Sekolah Khusus Negeri
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan misi ketiga Bab VI, butir 3.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yaitu peningkatan akses dan mutu Pendidikan, Pemerintah Provinsi Banten perlu memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Gratis.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 17 Th 2003; UU No 20 Th 2003; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 19 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 13 Th 2015; PP No 48 Th 2008; PP No 17 Th 2010 yg telah diubah dg PP No 66 Th 2010; PP No 12 Th 2019; Permendikbud No 75 Th 2016; Perda Prov Banten 7 Th 2012; Pergub Banten No 30 Th 2017.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Perencanaan; 4. Pelaksanaan Program; 5. Larangan; 6. Kewajiban; 7. Sanksi; 8. Pembinaan Dan Pengawasan; 9. Peran serta Masyarakat; 10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2020.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 853
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kabupaten Layak Anak
ABSTRAK:
a. bahwa pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kaur diperlukan sebagai upaya
mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama
antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga,
masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin
pemenuhan dan perlindungan hak anak;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor
2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, maka salah satu upaya untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak adalah melalui kebijakan Kabupaten Layak Anak
1. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011
2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011
Ruang lingkup penyelenggaraan KLA meliputi :
a. perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah, peran serta masyarakat dan dunia usaha; dan
b. sumber daya, kelembagaan, mekanisme pengembangan, pengawasan, pembiayaan, keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan Keputusan Pembangunan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2020.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pembangunan Fasilitas Observasi dan Penampungan dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau Penyakit Infeksi Emerging di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
ABSTRAK:
World Health Organization telah menyatakan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai pandemik yang telah menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia sudah meningkat jumlahnya dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian materiil. Selain itu, penularan COVID 19 atau penyakit infeksi emerging telah ditetapkan sebagai keadaan tertentu yang perlu ditanggulangi secara cepat dan tepat.
Dasar hukum Peraturan Presiden (perpres) ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
Perpres ini mengatur mengenai penugasan Presiden kepada beberapa Menteri untuk melaksanakan pembangunan fasilitas observasi dan penampungan dalam penanggulangan COVID 19 atau penyakit infeksi emerging di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menunjuk BUMN ditugaskan untuk melaksanakan pembangunan fasilitas observasi dan penampungan beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditugaskan untuk menyediakan tenaga listrik sesuai kebutuhan. Selain itu, penugasan juga ditujukan kepada kementerian lainnya seperti kementerian kesehatan, kementerian pertahanan, dan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS OLEH PENGEMBANG PERUMAHAN DI KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersedian terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas oleh Pengembang Perumahan; bahwa perlu dilakukan pengelolaan terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Oleh Pengembang Perumahan di Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 2002, UU No.26 Tahun 2007, UU No.32 Tahun 2009, UU No.1 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.36 Tahun 2005, PP No.34 Tahun 2006, PP No.64 Tahun 2016, Permendagri No.9 Tahun 2009, Perda Kabupaten Sambas No.12 Tahun 2015, Perda Kabupaten Sambas No.17 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kewajiban Pengembang Perumahan Terhadap Prasarana Sarana Utilitas Perumahan; Tata Cara Penyerahan Lahan Fasum dan Fasos; Pemanfaatan Lahan Fasos; Kewajiban Dinas Teknis Terhadap Lahan Fasum dan Fasos; Sanksi; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
7 HAL
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
