Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 8, BN 2019/NO 207; PERATURAN.GO.ID 9 HLM
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2008
BANTUAN SOSIAL - PEDOMAN - ORGANISASI NON PEMERINTAH
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2008/27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Organisasi Non Pemerintah Dan Masyarakat Di WIlayah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 Hal Hibah dan Bantuan Daerah; bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada organisasi non pemerintah dan masyarakat maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Organisasi Pemerintah dan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Pati; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan PEraturan Bupati
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 6 tahun 1974; UU Nomor 8 Tahun 1985; UU nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; PP nomor 18 Tahun 1986; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/X/1980; PERDA Kab. Pati Nomor 23 tahun 2007
PERBUP ini bertujuan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian bantuan sosial sehingga diharapkan bantuan dimaksud dapat memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2008.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD Tahun 2016/No.8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 ; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 ; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 ; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah KabupatenBanjarnegara
Nomor 11 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini memuat tentang ketentuan umum, kedudukan, maksud dan tujuan, sistematika, pemantauan dan evaluasi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2016.
12 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya No. 08 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD Tahun 2021 No. 08
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun pedoman yang mencakup tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial tersebut; b. pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dirumuskan berdasarkan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemberian hibah dan bantuan sosial serta memperhatikan kondisi dan kebutuhan daerah serta kemampuan keuangan daerah.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL; BAB III TATA CARA PENGANGGARAN; BAB IV TATA CARA PELAKSANANA DAN PENATAUSAHAAN; BAB V BUKTI PENGELUARAN DAN PERPAJAKAN; BAB VI MONITORING DAN EVALUASI; BAB VII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021.
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 1 Tahun 2017.
27 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 74 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 74 Tahun 2013
Pasal 1-3
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2014.
3 Halaman dan 18 Halaman Penjelasan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2019
APBDPiutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah :
PERWALI Kota Tasikmalaya No. 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2019.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 8 Tahun 2013
Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2013/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 17 Tahun
2007 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Tapin sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan pencabutan. Maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
17 Tahun 2007 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Tapin
Dasar Hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 ; UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 32 Tahun
2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Per. Mendagri No. 13 Tahun 2011; Per. Mendagri No. 32 Tahun 2011; Per. Mendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Tapin No. 4 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Tapin
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
